Jakarta – Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan mencatatkan pertumbuhan signifikan dalam pengumpulan iuran sepanjang tahun 2024 yang mencapai Rp165,3 triliun.
Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ali Ghufron Mukti, menyampaikan bahwa angka ini mengalami kenaikan drastis sejak awal pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada 2014 yang saat itu hanya mencatatkan Rp40,7 triliun.
Dalam acara Public Expose: Pengelolaan Program dan Keuangan BPJS Kesehatan Tahun 2024 di Kantor Pusat BPJS Kesehatan, Jakarta Pusat, Senin (14/7/2025), Ghufron menjelaskan bahwa kenaikan iuran terjadi secara konsisten dalam beberapa tahun terakhir, dari Rp143,3 triliun pada 2021, menjadi Rp144,0 triliun pada 2022, dan Rp151,3 triliun pada 2023.
“Ini kita lihat iuran yang kita kumpulin. Itu naik terus, ini tahunnya dari 2014 dari Rp40 triliun, Rp165 triliun (2024), 2025 ini spending kita disetujui itu itu Rp201 triliun besar sekali,” ujarnya.
Meski begitu, Ghufron menekankan bahwa biaya kesehatan masyarakat Indonesia secara keseluruhan jauh lebih tinggi dari yang ditangani oleh BPJS Kesehatan.
“Dari keseluruhan Indonesia itu setiap tahun uang keluar untuk kesehatan Rp614 triliun. Yang dikelola BPJS, spending-nya kira-kira tahun 2025, tahun 2024, itu Rp186–185 triliun,” jelasnya.
Hingga akhir 2024, kepesertaan Program JKN telah mencapai 278,1 juta jiwa atau 98,45 persen dari total populasi. Capaian ini turut didukung oleh 35 provinsi dan 473 kabupaten/kota yang telah mencapai status Universal Health Coverage (UHC).
Dalam upaya meningkatkan akses layanan, BPJS Kesehatan meluncurkan berbagai program, termasuk BPJS Keliling yang menjangkau 37.858 titik lokasi dengan 940.158 transaksi layanan.
Kerja sama dengan Mal Pelayanan Publik juga digencarkan, dengan 227 titik layanan dan 379.921 transaksi tercatat sepanjang 2024.
Pertumbuhan fasilitas layanan kesehatan juga signifikan. Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) naik 28 persen dalam satu dekade terakhir, dari 18.437 menjadi 23.682. Sementara itu, jumlah rumah sakit mitra meningkat hingga 88 persen, dari 1.681 menjadi 3.162.
Untuk daerah yang belum memiliki fasilitas kesehatan yang memenuhi syarat (DBTFMS), BPJS Kesehatan menjalin kemitraan dengan rumah sakit apung, pengiriman tenaga kesehatan, serta kerja sama dengan faskes tertentu di wilayah terpencil seperti Papua, Maluku, NTT, dan Kalimantan Utara.
Dalam pengembangan layanan digital, BPJS Kesehatan mengoptimalkan sejumlah kanal seperti Aplikasi Mobile JKN, layanan PANDAWA, Voice Interactive JKN (VIKA), serta BPJS Kesehatan Care Center 165. Inovasi terbaru adalah layanan BPJS Kesehatan Online yang memungkinkan peserta mengakses layanan administrasi dan pengaduan via Zoom.
Peserta kini juga dapat mengakses layanan telekonsultasi melalui Aplikasi Mobile JKN. Hingga kini, 17,2 juta peserta telah memanfaatkannya di 21.929 FKTP.
Fitur i-Care JKN turut membantu tenaga medis untuk menelusuri riwayat pelayanan kesehatan peserta selama setahun terakhir.
BPJS Kesehatan berkomitmen untuk terus memperluas jangkauan, meningkatkan kualitas pelayanan, dan mempermudah akses peserta melalui transformasi digital yang berkelanjutan.
