Banda Aceh — Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah, mendampingi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Muhammad Tito Karnavian, dalam kunjungan kerja meninjau penanganan serta pemulihan wilayah terdampak bencana di Aceh, Minggu (11/1/2026). Agenda peninjauan mencakup Kabupaten Aceh Tamiang dan Kabupaten Bener Meriah.
Kunjungan diawali di Aceh Tamiang, di mana Mendagri secara simbolis menyerahkan bantuan berupa 456 unit gerobak dorong serta 1.300 dus mi instan. Bantuan tersebut ditujukan untuk mendukung proses pembersihan sisa lumpur pascabanjir sekaligus memenuhi kebutuhan dasar masyarakat terdampak.
Dalam kesempatan itu, Mendagri menyampaikan bahwa kondisi pemulihan di Aceh Tamiang menunjukkan perkembangan positif. Aktivitas pemerintahan serta roda perekonomian masyarakat secara bertahap mulai kembali berjalan.
Pemerintah pusat, lanjut Mendagri, juga telah menyalurkan anggaran awal sebagai langkah percepatan pemulihan. Dana tersebut diperuntukkan antara lain untuk pembayaran gaji aparatur sipil negara serta perbaikan fasilitas pemerintahan yang mengalami kerusakan akibat bencana.
Rangkaian kunjungan kemudian berlanjut ke Kabupaten Bener Meriah. Setibanya di Bandara Rembele, Mendagri bersama Wakil Gubernur Aceh meninjau lokasi pembangunan hunian sementara (huntara) dan posko pengungsian di Desa Tunyang. Rombongan juga berdialog langsung dengan warga untuk mendengar kondisi serta kebutuhan mereka di masa pemulihan.
Selain itu, peninjauan dilakukan di Jembatan Jamur Ujung yang sebelumnya terputus akibat banjir dan longsor. Saat ini, jalur nasional tersebut telah kembali dapat dilalui setelah dibangun jembatan bailey sebagai solusi sementara guna menjaga kelancaran mobilitas masyarakat dan distribusi logistik.
Mendagri menegaskan bahwa kunjungannya ke Aceh merupakan tindak lanjut dari arahan langsung Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, untuk memastikan penanganan dan pemulihan pascabencana di Aceh berjalan cepat dan optimal.
Sementara itu, Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah menyampaikan apresiasi atas dukungan nyata pemerintah pusat. Ia menegaskan komitmen Pemerintah Aceh untuk terus mengawal proses penanganan dan pemulihan pascabencana agar terlaksana secara cepat, tepat sasaran, dan berkelanjutan, demi memulihkan kehidupan masyarakat secara menyeluruh.
