BANDA ACEH – Sebanyak 248 kepala sekolah jenjang SMA, SMK, dan SLB dari seluruh Aceh resmi dilantik langsung oleh Gubernur Aceh, Muzakir Manaf atau Mualem, di Anjong Mon Mata, Komplek Meuligoe Gubernur Aceh, Kamis (23/7/2026). Pelantikan ini menjadi tonggak baru dalam tata kelola pendidikan di Aceh karena untuk pertama kalinya kepala sekolah tingkat menengah dilantik secara langsung oleh gubernur.
Momentum tersebut menandai komitmen Pemerintah Aceh dalam memperkuat kepemimpinan di sektor pendidikan sekaligus mendorong terciptanya tata kelola sekolah yang lebih profesional, akuntabel, dan berorientasi pada peningkatan mutu pendidikan.
Dalam sambutannya, Mualem menegaskan bahwa pelantikan ini memiliki makna penting bagi masa depan dunia pendidikan di Aceh. Menurutnya, kepala sekolah harus mampu menjalankan amanah dengan integritas serta terbebas dari kepentingan di luar fungsi utama lembaga pendidikan.
“Ini menjadi sejarah kepala sekolah SMA dan SMK yang ada pelantikannya. Dulu sebulan dua bulan diganti. Jangan ada lagi kepentingan di lembaga pendidikan,” kata Mualem.
Ia menjelaskan, keputusan melantik kepala sekolah secara langsung merupakan bentuk keseriusan Pemerintah Aceh dalam membangun sistem pendidikan yang lebih berkualitas. Karena itu, para kepala sekolah diminta menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab serta siap dievaluasi secara berkala.
“Ini saya lantik langsung agar mengarah ke hal positif. Kita juga akan melakukan evaluasi secara berkala. Laksanakan amanah ini dengan penuh tanggung jawab,” ujarnya.
Mualem juga menyebut hari pelantikan tersebut akan menjadi momen yang tidak terlupakan bagi seluruh kepala sekolah yang menerima amanah memimpin satuan pendidikan di Aceh.
“Ini jadi hari sejarah bapak dan ibu yang bakal mengayomi anak-anak di sekolah. Semoga bisa sukses dan sejahtera bagi kita semua. Atas nama Pemerintah Aceh kami ucapkan selamat kepada semua pejabat yang hari ini menerima amanah,” katanya.
Menurut Mualem, jabatan kepala sekolah bukan sekadar posisi administratif, tetapi amanah yang harus dipertanggungjawabkan, baik kepada masyarakat maupun kepada Allah SWT. Kepala sekolah diharapkan mampu menjadi pemimpin yang membimbing sekaligus membina generasi muda Aceh.
“Jabatan ini adalah amanah Allah. Bapak dan ibu yang terpilih menjadi pembimbing dan pembina anak sekolah, mari kita ayomi sebaik mungkin,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan bahwa setelah orang tua di rumah, guru dan kepala sekolah memegang peranan penting dalam membentuk karakter peserta didik. Oleh sebab itu, lingkungan sekolah harus menjadi tempat yang aman, nyaman, dan mampu melahirkan generasi yang berakhlak serta berdaya saing.
“Kita tahu bahwa selepas orang tuanya, kitalah pembimbing generasi muda Aceh. Jadi pastikan anak-anak benar-benar belajar, jangan berkelahi di sekolah. Murid sekolah saat ini akan menjadi pengganti kita ke depan,” kata Mualem.
Selain memastikan kualitas pembelajaran, kepala sekolah juga diminta memberi perhatian terhadap pembinaan karakter dan akhlak siswa agar mereka memiliki bekal moral yang kuat dalam menghadapi masa depan.
“Saya harapkan kepada kepala sekolah marilah jaga akhlak dan karakter anak-anak kita. Yang jelas anak di bangku SMA harus diarahkan ke jalan yang lebih bermakna,” ujarnya.
Mualem menambahkan, pelantikan ratusan kepala sekolah ini merupakan bagian dari langkah Pemerintah Aceh dalam memperkuat birokrasi, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mempercepat kemajuan sektor pendidikan di daerah.
Dalam kesempatan yang sama, Gubernur Aceh juga melantik lima Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Pemerintah Aceh. Kelima pejabat tersebut yakni Muhsin, S.Pd.I., M.Pd.I. sebagai Kepala Dinas Pendidikan Dayah Aceh, Dr. Amrizal, S.H., LL.M. sebagai Kepala Biro Hukum Setda Aceh, Muhammad Fadhil, S.T., M.T. sebagai Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setda Aceh, Ramzi, M.Si. sebagai Kepala Biro Organisasi Setda Aceh, serta dr. M. Fuad, Sp.PD, K-HOM, FINASIM sebagai Wakil Direktur Penunjang RSUD dr. Zainoel Abidin.
Pelantikan tersebut diharapkan menjadi awal penguatan birokrasi Pemerintah Aceh sekaligus mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik, terutama dalam sektor pendidikan yang menjadi salah satu prioritas pembangunan daerah.
