ACEH BESAR — Perusahaan Umum Daerah Air Minum (PERUMDAM) Tirta Mountala Aceh Besar melakukan perombakan besar-besaran dari sisi sumber daya manusia, sistem pelayanan, hingga validasi data pelanggan. Langkah strategis ini diambil guna memastikan masyarakat menikmati pasokan air bersih yang prima dan responsif.
Fokus utama perbaikan ini menyasar pada percepatan penanganan kendala teknis di lapangan, seperti kebocoran pipa, air keruh akibat timbunan endapan, hingga gangguan alur distribusi. Pihak manajemen memasang standar baru agar seluruh aduan teknis tersebut dapat tuntas ditangani dalam durasi maksimal 24 jam.
Plt Direktur Utama PERUMDAM Tirta Mountala Aceh Besar melalui Direktur Umum, T. Abulis Samarkhan, S.T., menegaskan bahwa komitmen percepatan ini menjadi pilar utama efisiensi perusahaan.
“Ke depan kita akan memaksimalkan pelayanan terhadap masyarakat, khususnya terkait gangguan distribusi, kebocoran jaringan, air yang kotor, maupun pengajuan sambungan pelanggan baru,” kata Abulis saat bersilaturahmi dengan Pengurus Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Aceh Besar di Warung Kopi Dua Saudara, Samahani, Selasa (6/10/2026).
Kecepatan Sambungan Baru dan Transparansi Biaya
Selain perbaikan jaringan, proses administrasi dan pemasangan sambungan baru juga dipangkas. Jika posisi calon pelanggan berada dekat dengan jaringan distribusi yang sudah ada, proses penyambungan ditargetkan rampung paling lambat 3×24 jam.
Namun, untuk wilayah yang membutuhkan ekspansi jaringan baru dengan nilai investasi besar, perusahaan memerlukan tahap evaluasi yang lebih matang.
“Kalau membutuhkan investasi jaringan yang panjang dan besar, tentu perlu kajian teknis dan perencanaan anggaran. Kita pertimbangkan waktunya bisa sampai satu bulan,” ujarnya.
Abulis menandaskan bahwa kalkulasi matang ini penting untuk menjamin air sungguh-sungguh mengalir sampai ke kran warga.
“Secara teknis kita harus melihat apakah air bisa sampai ke situ atau tidak. Jangan sampai pelanggan sudah membayar mahal, tetapi yang keluar malah angin, bukan air,” katanya.
Untuk mencegah praktik pungli oleh pihak tak bertanggung jawab, masyarakat diimbau selalu menggunakan jalur resmi. Biaya standar sambungan baru ditetapkan sebesar Rp1,3 juta, mencakup satu unit meteran air dan penggalian tanah sepanjang empat meter.
Apabila lokasi membutuhkan jaringan tambahan, bagian perencanaan akan menerbitkan Rencana Anggaran Biaya (RAB) resmi secara transparan.
“Kalau ada tambahan biaya karena jaraknya jauh dari jaringan distribusi, nanti ada RAB resmi dari bagian perencanaan. Calon pelanggan diberitahukan terlebih dahulu dan bisa memutuskan setuju atau tidak,” katanya.
Adapun untuk pemukiman padat yang belum terjangkau jaringan pipa utama, pembangunan dapat direalisasikan jika ada pengajuan kelompok.
“Kalau pelanggannya sudah di atas 10, bisa saja nanti kita bantu melalui subsidi anggaran internal atau dari pemerintah kabupaten,” ujarnya.
Integrasi Call Center dan Validasi Koordinat Pelanggan
Guna mempermudah alur pelaporan, PERUMDAM Tirta Mountala mengoptimalkan call center dan media sosial sebagai saluran pengaduan resmi. Pelanggan diminta menyertakan nama serta ID pelanggan saat membuat laporan.
Saat ini, petugas sedang menata ulang data koordinat lokasi hampir 50 ribu pelanggan aktif maupun nonaktif. Langkah presisi ini diambil karena masih banyak ditemukan data lokasi meteran yang kurang akurat.
“Kalau pelanggan memberikan ID pelanggan dan koordinatnya sudah sesuai, petugas kita bisa langsung datang tepat ke lokasi. Selama ini memang banyak koordinat meteran pelanggan yang tidak tepat atau berpindah-pindah,” jelasnya.
Kemudahan akses aduan ini dibarengi dengan penambahan jam kerja operasional kantor dari Senin hingga Sabtu, serta siaga keamanan 24 jam di kantor pusat.
“Security kita ada 24 jam. Jadi masyarakat juga bisa menyampaikan keluhan kepada security. Nanti akan dibantu untuk menghubungkan dengan bagian terkait,” ujarnya.
Fokus Kualitas Air dan Penertiban Sambungan Ilegal
Dalam menghadirkan layanan terbaik, PERUMDAM Tirta Mountala memegang teguh tiga prinsip operasional utama: kualitas, kontinuitas, dan kuantitas.
“Kita utamakan dulu kualitas, baru kontinuitas, setelah itu kuantitas. Kualitas air harus bagus, keberlangsungannya lancar, dan secara debit air juga pas,” kata Abulis.
Di sisi lain, manajemen mengajak partisipasi aktif warga untuk melaporkan indikasi pencurian air atau sambungan liar tanpa meteran resmi, serta pekerja perbaikan yang tidak menggunakan atribut resmi perusahaan.
“Identitas pelapor kami rahasiakan. Tujuannya agar distribusi kita berjalan sesuai ketentuan teknis dan berjalan normal,” katanya.
Sinergi masyarakat terbukti ampuh membantu operasional perusahaan di lapangan.
“Alhamdulillah masyarakat bergerak. Setelah ditertibkan, ternyata beberapa yang ditemukan memang salah satunya orang yang mengambil meter air milik PERUMDAM,” ungkapnya.
Sebagai penutup, Abulis mengimbau warga untuk disiplin membayar tagihan bulanan agar tidak terkena penertiban akibat penunggakan di atas tiga bulan.
“Dendanya flat, bukan progresif, mungkin hanya Rp2.000. Tetapi kalau ditumpuk tentu menjadi berat. Kita berharap masyarakat membayar rutin, baik per bulan maupun sesuai periode pembayaran,” katanya.
Sinergi dua arah ini diharapkan mampu membangun hubungan yang saling mendukung antara penyedia jasa dan pengguna layanan.
“Ke depan kita ingin memaksimalkan pelayanan untuk masyarakat. Kita juga berharap masyarakat ikut berkolaborasi dengan kita, baik dalam menyampaikan keluhan, menjaga jaringan maupun memenuhi kewajiban pembayaran,” pungkas Abulis.()
