ACEH BESAR – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Besar akan mengambil tindakan tegas terhadap seluruh tiang baliho dan reklame yang tidak memiliki izin resmi dan penunggak pajak. Penertiban tersebut dilakukan sebagai upaya menegakkan aturan serta menjaga ketertiban, keindahan, dan keselamatan di wilayah Kabupaten Aceh Besar serta mencegah kebocoran Pendapatan Asli daerah (PAD).
Hal itu sebagaimana disampaikan Bupati Aceh Besar melalui Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Imam Munandar, S.TP di Kota Jantho, Kamis (12/11/2026). ”
Pemerintah daerah menegaskan bahwa setiap pemasangan baliho maupun reklame harus memenuhi ketentuan perizinan yang berlaku. Pemilik atau pengelola reklame yang memasang tanpa izin diminta segera mengurus perizinan atau melakukan pembongkaran secara mandiri dan apabila sudah tidak layak lagi supaya dilakukan perbaikan/rehab.
Apabila imbauan tersebut tidak diindahkan, Pemkab Aceh Besar akan mengambil langkah penertiban hingga pembongkaran terhadap tiang dan konstruksi reklame yang tidak layak lagi maupun yang tidak memiliki izin,” tegasnya.
Sebelumnya, Diskominfo telah melakukan pendataan seluruh baliho di Aceh Besar serta membuat catatan rekomendasi. Selanjutnya telah berkoordinasi dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Aceh Besar terkait kepemilikan dan penunggakan pajak reklame. “Kita telah mendata seluruh baliho, seluruhnya ada 296 titik, 74 buah milik pemerintah, sisanya punya perusahaan lokal,” sebut Imam.
Penertiban ini juga bertujuan untuk menciptakan tata ruang kota yang lebih tertib, bersih, dan nyaman, sekaligus mencegah potensi bahaya akibat konstruksi reklame yang tidak memenuhi standar keselamatan.
“Untuk itu, kita mengimbau seluruh pemilik usaha, perusahaan periklanan, serta pihak terkait agar mematuhi ketentuan yang berlaku dan tidak memasang baliho atau reklame secara sembarangan.
Kita berharap melalui langkah penertiban tersebut, wajah Kabupaten Aceh Besar semakin tertata dan keindahan lingkungan tetap terjaga,” imbuhnya.
Sehari sebelumnya, Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah (Satpol PP dan WH) Kabupaten Aceh Besar membongkar tiga tiang baliho yang sudah dalam kondisi rusak di Jalan Akses Masuk Bandara Sultan Iskandar Muda (SIM), tepatnya di depan Kantor Polsek Baru, Kecamatan Blang Bintang, Aceh Besar.
Penertiban tersebut dilakukan untuk menjaga ketertiban, kerapian, dan keselamatan di kawasan akses masuk bandara. Keberadaan tiang baliho yang sudah tidak layak dinilai berpotensi mengganggu pemanfaatan ruang publik serta mengurangi keindahan lingkungan sekitar.
Dalam pelaksanaannya, personel Satpol PP dan WH Aceh Besar bersama unsur Muspika Kecamatan Blang Bintang telah mendapatkan rekomendasi kondisi tiang baliho, bahwa ketiganya sudah tidak layak, sehingga dilakukan pembongkaran di lokasi.
Proses penertiban berlangsung dengan membongkar satu per satu tiang baliho, selanjutnya material tiang diamankan untuk ditindaklanjuti sesuai kepemilikannya.
Kegiatan tersebut dilaksanakan berdasarkan Permendagri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat.
Melalui penertiban itu, diharapkan kawasan akses masuk Bandara SIM, khususnya di sekitar lokasi pembongkaran, tetap tertata, aman, dan tidak terganggu oleh keberadaan konstruksi baliho yang sudah tidak berfungsi atau mengalami kerusakan. (*)
