SIMEULUE – Aliansi Mahasiswa Rakyat dan Buruh (AMARAH) Simeulue ingatkan Pemerintah Daerah agar tidak membuat kebijakan yang menimbulkan kegaduhan dan kemarahan publik menjelang Pilkada 27 November 2024 mendatang.
Hal itu, disampaikan koordinator AMARAH kabupaten Simeulue, Isra Fu’addi, SH kepada opsipedia.id di Sinabang, Minggu 3 November 2024.
Isra mengatakan, pentingnya Pemerintahan Daerah (Pemda) Simeulue menjaga stabilitas keamanan dengan cara tidak melakukan manuver yang menimbulkan kegaduhan ditengah-ditengah masyarakat.
“Pemerintah Daerah Simeulue wajib menjaga stabilitas keamanan menjelang Pilkada,” katanya.
Bukan tanpa alasan, menurut mantan Ketua IPPELMAS Banda Aceh itu, bahwa akhir-akhir ini ada beberapa kebijakan pemda Simeulue yang dinilai telah mengundang kegaduhan ditengah masyarakat, diantarnya Paripurna Penetapan Anggaran Tahun 2025 yang dinilai prematur dan syarat akan kepentingan.
Kemudian, kebijakan Pemda Simeulue terhadap pemberhentian sementara 4 ASN yang diduga sarat kepentingan dan tebang pilih.
Tak sampai disitu, isu gaji kontrak 2 bulan juga tak lagi dibayarkan. Walaupun pada akhirnya telah diklarifikasi pemda Simeulue akan dibayarkan sampai dengan November, serta TPP dan penambahn gaji 8% ASN juga belum dibayarkan.
Menurut Isra, situasi ini menimbulkan kecurigaan jika pola yang dimainkan telah disusun dengan matang untuk meraup kepentingan tertentu, sebaiknya pemda Simeulue segera berbenah agar tidak menimbulkan kemarahan publik secara skala besar.
“Segera berbenah, Jangan sampai masyarakat menaruh kecurigaan berlebihan dan tidak percaya lagi dengan pemerintah, ” pungkasnya.
