Jakarta — Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau yang akrab disapa Mualem mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Wilayah Sumatra yang digelar di Gedung Sasana Bhakti Praja, Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Jakarta, Kamis (15/1/2026).
Rakor tersebut dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian dan diikuti oleh sejumlah kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah yang terdampak bencana di wilayah Sumatra, seperti Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.
Sejumlah pejabat tinggi negara turut hadir dalam rapat tersebut, di antaranya Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, serta Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono.
Selain itu hadir pula Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifatul Choiri Fauzi, Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, serta sejumlah menteri lainnya seperti Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Suharyanto.
Rapat koordinasi dibuka oleh Menko PMK Pratikno yang menjelaskan bahwa Presiden telah menetapkan Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 2026 tentang pembentukan Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Wilayah Sumatra.
Menurutnya, pembentukan Satgas tersebut bertujuan untuk memastikan proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana berjalan lebih terkoordinasi, cepat, serta mampu memperkuat ketahanan wilayah terdampak.
“Prinsipnya adalah membangun lebih baik dan lebih tangguh, tidak sekadar mengembalikan kondisi seperti semula,” ujar Pratikno.
Ia menjelaskan bahwa Satgas memiliki tugas strategis dalam mengoordinasikan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi lintas kementerian dan lembaga, sekaligus melakukan pelaporan berkala kepada Presiden dan Wakil Presiden setiap dua bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
Sementara itu, Mendagri Tito Karnavian selaku Ketua Satgas menegaskan pentingnya penguatan koordinasi antarinstansi agar seluruh tahapan rehabilitasi dan rekonstruksi berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.
Dalam rapat tersebut juga dipaparkan sejumlah program prioritas percepatan pemulihan, khususnya di sektor pendidikan. Program tersebut meliputi relokasi sekolah yang rusak berat, pelaksanaan program cash for work melalui Dana Siap Pakai (DSP) dengan melibatkan masyarakat, serta pembangunan gedung pendidikan yang memenuhi standar tahan gempa dan banjir.
Pemerintah juga mendorong percepatan penyaluran tunjangan guru, dukungan operasional bagi sekolah terdampak, serta penguatan pendidikan kebencanaan melalui Program Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB).
Pada kesempatan itu, Gubernur Aceh Muzakir Manaf menyampaikan sejumlah hal terkait kondisi penanganan pascabencana hidrometeorologi yang melanda Aceh dalam beberapa waktu terakhir.
Mualem berharap pemerintah pusat dapat memberikan kejelasan mengenai mekanisme penanganan pascabencana yang saat ini dikoordinasikan oleh Satgas nasional, termasuk tahapan penugasan serta dukungan sektoral yang akan diberikan kepada Pemerintah Aceh.
“Terkait skema penanganan pascabencana, kami berharap dapat memperoleh penjelasan dari Pemerintah Pusat mengenai mekanisme yang saat ini dikoordinasikan oleh Satgas nasional,” ujar Mualem.
Ia juga menyoroti masa transisi dari status tanggap darurat menuju tahap pemulihan, mengingat hingga kini masih terdapat sejumlah wilayah terdampak yang penanganannya belum sepenuhnya tuntas.
Menurutnya, dokumen rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana atau R3P perlu segera ditetapkan agar proses pemulihan dapat berjalan terarah dan efektif.
Mualem menambahkan, selama masa tanggap darurat Pemerintah Aceh telah mengambil sejumlah kebijakan strategis untuk memastikan aktivitas masyarakat tetap berjalan, termasuk pembebasan barcode pengisian BBM di SPBU guna memperlancar distribusi bahan bakar.
Selain itu, Seksi 1 Jalan Tol Sigli–Banda Aceh juga telah dioperasionalkan selama masa darurat untuk mendukung mobilitas masyarakat di wilayah terdampak bencana.
“Kami meyakini bahwa pemulihan Aceh harus dimulai dari sektor ekonomi dan infrastruktur agar penghidupan masyarakat serta akses wilayah dapat kembali normal,” kata Mualem.
Ia menambahkan bahwa sektor perumahan dan sosial juga menjadi fondasi penting dalam membangun kembali harapan masyarakat Aceh yang terdampak bencana. (**)
