Banda Aceh — Pemerintah Aceh melantik sebanyak 201 kepala SMA, SMK, dan SLB di bawah naungan Dinas Pendidikan Aceh dalam prosesi yang berlangsung di Anjungan Mata, Banda Aceh, Senin (26/1/2026).
Pelantikan tersebut dilakukan oleh Sekretaris Daerah Aceh M. Nasir yang mewakili Gubernur Aceh Muzakir Manaf.
Dalam sambutannya, Sekda Aceh menegaskan bahwa jabatan kepala sekolah bukan sekadar posisi administratif, melainkan amanah besar sebagai pemimpin pembelajaran di lingkungan pendidikan.
“Jabatan kepala sekolah adalah amanah besar. Bapak dan Ibu adalah pemimpin pembelajaran sekaligus teladan bagi seluruh warga sekolah dalam membangun budaya belajar yang sehat, disiplin, inklusif, dan berorientasi masa depan,” ujar M. Nasir.
Ia juga menyampaikan apresiasi atas dedikasi para kepala sekolah yang selama ini berperan penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Aceh.
Menurutnya, berbagai capaian pendidikan Aceh di tingkat nasional tidak terlepas dari kerja keras para kepala sekolah, termasuk dukungan terhadap program beasiswa bagi 93.579 anak yatim di 23 kabupaten/kota.
“Prestasi pendidikan Aceh di tingkat nasional tidak terlepas dari kerja keras kepala sekolah. Terima kasih atas dedikasi dan komitmen yang telah ditunjukkan,” katanya.
Meski demikian, Pemerintah Aceh menyoroti masih adanya tantangan di sektor pendidikan, khususnya terkait anak usia 16 hingga 18 tahun yang belum mengenyam pendidikan formal.
Sekda meminta para kepala sekolah untuk aktif melakukan identifikasi dan pendekatan di wilayah masing-masing agar anak-anak tersebut dapat kembali melanjutkan pendidikan.
“Jika tidak kita tangani secara serius, kondisi ini akan berdampak pada pembangunan ekonomi Aceh di masa depan. Kepala sekolah harus menjadi garda terdepan dalam memastikan anak-anak kita kembali bersekolah,” tegasnya.
Selain itu, pemerintah juga terus melakukan upaya pemulihan pendidikan pascabencana di sejumlah wilayah Aceh melalui perbaikan sarana dan prasarana pendidikan agar proses belajar mengajar dapat berjalan normal.
Dalam kesempatan tersebut, Sekda Aceh juga menyinggung kebijakan nasional Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang mulai diterapkan sejak 2025 dan diharapkan dapat berjalan lebih optimal pada tahun 2026.
“Program ini tidak hanya memastikan kecukupan gizi peserta didik, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Pemerintah daerah harus mampu menangkap peluang ini,” ujarnya.
Pelantikan tersebut turut dihadiri Asisten Pemerintahan Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Rakyat Syakir, Plt Kepala Dinas Pendidikan Aceh Murthalamuddin, Kepala Badan Kepegawaian Aceh Abd Qahar, serta Kepala Biro Administrasi Pimpinan Setda Aceh Akkar Arafat bersama sejumlah pejabat di lingkungan Pemerintah Aceh. (**)
