Jakarta – PT Pupuk Indonesia (Persero) mengapresiasi langkah cepat Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman dalam mengungkap peredaran lima jenis pupuk palsu yang diduga merugikan petani hingga Rp3,2 triliun. Pupuk Indonesia juga menyambut baik tindakan aparat penegak hukum (APH) yang telah menindaklanjuti temuan tersebut.
“PT Pupuk Indonesia (Persero) mengapresiasi langkah pemerintah dan aparat terkait dalam mengungkap peredaran pupuk palsu,” ujar Sekretaris Perusahaan Pupuk Indonesia, Wijaya Laksana, Minggu (13/7/2025).
Wijaya menilai kasus pupuk palsu ini menjadi peringatan penting bagi semua pihak agar lebih waspada terhadap peredaran produk ilegal yang merugikan petani dan mengancam ketahanan pangan nasional.
“Demi melindungi petani dan menjaga ketahanan pangan nasional,” tegasnya.
Sebagai bentuk upaya preventif, Pupuk Indonesia rutin berkoordinasi dengan Kementerian Pertanian dan Dinas Pertanian di daerah melalui berbagai program edukatif, termasuk Rembuk Tani.
Forum ini menjadi ajang diskusi antara petani, distributor, dan pemerintah untuk menyampaikan aspirasi serta memberikan edukasi terkait pentingnya penggunaan pupuk resmi dan bahaya pupuk tiruan.
“Kami rutin berkoordinasi dengan Kementerian Pertanian dan Dinas pertanian setempat untuk memberikan edukasi kepada petani, salah satunya lewat program Rembuk Tani,” ungkap Wijaya.
Kerugian Besar Petani Akibat Pupuk Palsu
Temuan lima jenis pupuk palsu ini sebelumnya disampaikan langsung oleh Mentan Amran usai membongkar kasus beras oplosan yang melibatkan 212 perusahaan. Ia menyebutkan, peredaran pupuk palsu mengakibatkan kerugian besar dan berdampak langsung pada keberlangsungan hidup para petani.
“Bayangkan, kalau pupuknya palsu, itu kerugian petani, baru kita temukan di lima (jenis) pupuk palsu (potensi kerugian petani) Rp3,2 triliun. Tapi, ini bukan Rp3,2 triliunnya, petaninya langsung bangkrut, ini pinjaman, pinjaman KUR,” ujar Amran dalam keterangannya di Makassar, Sabtu (12/7/2025).
Amran menjelaskan, sebagian besar petani membeli pupuk menggunakan dana pinjaman dari Kredit Usaha Rakyat (KUR). Jika pupuk tidak sesuai standar dan menyebabkan gagal panen, maka dampaknya sangat berat, baik secara ekonomi maupun sosial.
Komitmen Pemerintah Berantas Pemalsuan
Meskipun belum merinci lokasi maupun merek pupuk palsu tersebut, Mentan menegaskan akan menindak tegas pelaku sesuai hukum yang berlaku. Ia menekankan pentingnya kejujuran dalam sektor pertanian dan mengutuk keras upaya penipuan yang merugikan petani.
“Ini tegak, ini kita harus bereskan. Selama kami di pertanian, kami fokus, kami betul-betul ingin pertanian Indonesia berjaya,” ucap Amran.
Lebih jauh, ia menyampaikan bahwa langkah pengungkapan kasus pupuk palsu merupakan bagian dari upaya besar pemerintah dalam mewujudkan swasembada pangan dan menjadikan Indonesia sebagai lumbung pangan dunia.
“Kami ingin Indonesia menjadi lumbung pangan dunia seperti perintah Bapak Presiden (Prabowo Subianto),” tegasnya.
Imbauan kepada Petani
Pupuk Indonesia mengimbau petani untuk lebih teliti dalam membeli produk pupuk, hanya memilih produk resmi dari distributor yang terpercaya, dan segera melaporkan jika menemukan indikasi pemalsuan. Pupuk Indonesia terus menggencarkan edukasi melalui berbagai kanal, termasuk kegiatan tatap muka dan digital.
