Sigli – Ratusan mahasiswa Universitas Jabal Ghafur (Unigha) menggelar aksi demonstrasi di halaman Rektorat pada Jum’at (16/5/2025), yang dimulai dari pukul 09.00 WIB hingga 18.30 WIB. Aksi damai ini menyuarakan penolakan terhadap sejumlah kebijakan dan dugaan penyimpangan yang terjadi di lingkungan kampus.
Mahasiswa menolak rencana perubahan statuta yang akan menggabungkan enam fakultas menjadi hanya tiga fakultas. Mereka menilai kebijakan tersebut tidak mempertimbangkan kepentingan akademik dan dilakukan tanpa dialog terbuka dengan sivitas akademika.
“Penggabungan fakultas secara sepihak ini akan menurunkan kualitas pendidikan dan merugikan mahasiswa dari berbagai jurusan. Tidak ada kajian akademik terbuka yang bisa kami akses,” tegas Koordinator Lapangan aksi, Muhammad Pria Al-Ghazi.
Selain itu, mahasiswa juga menyoroti buruknya kondisi infrastruktur kampus yang dianggap tidak sebanding dengan jumlah dana yang seharusnya dialokasikan untuk perbaikan sarana dan prasarana. Mereka menuntut transparansi penggunaan dana organisasi kemahasiswaan yang disalurkan setiap tahun.
Aksi ini juga membawa tuntutan serius terkait dugaan korupsi dana beasiswa Kartu Indonesia Pintar (KIP) untuk mahasiswa angkatan 2024. Mahasiswa meminta pihak kampus dan aparat penegak hukum menyelidiki aliran dana yang tidak jelas serta keterlambatan pencairan yang kerap terjadi.
Mahasiswa juga menuntut kejelasan dan transparansi terkait anggaran pembangunan Kampus B di Meureudu, Pidie Jaya. Mereka meminta pihak universitas membuka rincian dana yang telah digunakan dan progres pembangunan yang selama ini dinilai tidak sesuai harapan.
Aksi unjuk rasa sempat berlangsung panas dengan beberapa aksi saling dorong mendorong dengan pihak akademik dan satpam kampus. Jika kasus ini tidak selesai, maka mahasiswa akan melakukan aksi di depan kantor DPRK PIDIE untuk meminta bantuan dari pemerintah daerah.
Dengan demikian, mahasiswa Unigha menunjukkan komitmen mereka untuk memperjuangkan hak-hak dan kepentingan mereka sebagai civitas akademika. Mereka menuntut pihak kampus untuk lebih transparan dan akuntabel dalam mengelola kampus.
