Banda Aceh — Sekretaris Daerah Aceh M. Nasir menegaskan bahwa pengendalian inflasi menjadi perhatian serius Pemerintah Aceh, terutama menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HKBN) tahun 2026.
Hal tersebut disampaikan M. Nasir saat memimpin rapat teknis pengendalian inflasi yang digelar di Ruang Rapat Sekda Aceh, Banda Aceh, Kamis (5/3/2026).
Rapat tersebut membahas langkah-langkah strategis pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas harga bahan pokok serta memastikan ketersediaan pasokan menjelang momentum hari besar keagamaan yang biasanya diiringi peningkatan permintaan masyarakat.
Berdasarkan data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS), pada Februari 2026 Provinsi Aceh mengalami deflasi bulanan sebesar –0,24 persen.
Beberapa komoditas yang menjadi penyebab deflasi antara lain bawang merah, cabai rawit, bahan bakar rumah tangga, telur ayam ras, serta ikan tongkol. Sementara komoditas yang mendorong inflasi tahunan di antaranya tarif listrik, emas perhiasan, beras, nasi dengan lauk, dan daging ayam ras.
Dalam arahannya, M. Nasir menegaskan bahwa pemerintah daerah perlu mengambil langkah antisipatif agar lonjakan harga tidak terjadi menjelang hari besar keagamaan.
“Pengendalian harga harus kita kawal dengan ketat. Tidak boleh ada semangat untung sendiri tanpa ada rasa peduli terhadap kebutuhan masyarakat,” tegas M. Nasir.
Selain itu, Sekda juga menyoroti kenaikan harga komoditas cabai merah dan meminta Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh untuk terus memantau perkembangan harga serta menyiapkan strategi antisipasi apabila terjadi lonjakan harga di pasar.
Ia juga mendorong masyarakat untuk ikut berperan dalam menjaga ketahanan pangan dengan menanam komoditas yang menjadi indikator inflasi, seperti cabai.
Sementara itu, Asisten II Sekda Aceh Bidang Perekonomian dan Pembangunan Robby Irza menyampaikan arahan terkait permintaan Wakil Gubernur Aceh kepada Presiden Republik Indonesia mengenai bantuan sapi meugang menjelang Idulfitri.
Menurutnya, Dinas Peternakan Aceh diminta segera melakukan pendataan kebutuhan agar distribusi bantuan sapi meugang dapat dilakukan secara merata di seluruh daerah.
“Pendataan ini penting agar bantuan sapi meugang bisa tersalurkan merata sesuai kebutuhan masyarakat di berbagai daerah,” ujar Robby.
Sejumlah langkah pengendalian inflasi juga telah dilakukan Pemerintah Aceh, antara lain melalui inspeksi mendadak (sidak) pasar, pelaksanaan Pasar Tani, serta program Gerakan Pangan Murah (GPM) di berbagai wilayah.
Selain itu, pemerintah juga melaksanakan pasar murah di 23 kabupaten/kota, menyiapkan subsidi ongkos angkut, program mudik gratis, serta berbagai kegiatan stabilisasi harga menjelang Idulfitri.
Melalui langkah-langkah yang terkoordinasi tersebut, Pemerintah Aceh berharap harga bahan pokok tetap stabil dan kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi menjelang Idulfitri 1447 Hijriah.
Rapat tersebut turut dihadiri oleh perwakilan Bank Indonesia Provinsi Aceh, Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), serta jajaran Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) terkait. (**)
