Banda Aceh — Sekretaris Daerah Aceh M. Nasir secara resmi meluncurkan Dashboard Peta Aksi dan Partisipasi Masyarakat untuk Penanggulangan Bencana Aceh melalui laman tanggapi.acehprov.go.id. Peluncuran berlangsung di Gedung Serbaguna Sekretariat Daerah Aceh, Jumat (27/2/2026).
Dalam sambutannya, Nasir menyampaikan bahwa kehadiran dashboard tersebut merupakan langkah strategis Pemerintah Aceh dalam membangun sistem penanggulangan bencana yang terintegrasi, kolaboratif, dan berbasis data.
Platform ini dirancang sebagai pusat informasi sekaligus pemetaan aksi yang memungkinkan integrasi data secara real-time, pemantauan progres penanganan, serta penguatan koordinasi antarinstansi terkait.
“Dashboard ini memudahkan akses data yang lebih transparan dan mencakup enam klaster penanggulangan bencana, yakni pencarian dan pertolongan, logistik, pengungsian, kesehatan, pendidikan, serta pemulihan. Dengan sistem yang terintegrasi, setiap kejadian dapat teridentifikasi lebih cepat sehingga respons menjadi lebih tepat,” ujar Nasir.
Sementara itu, Sekretaris Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh Fauza Morisan mengatakan dashboard tersebut juga menjadi sarana untuk memperkuat partisipasi publik dalam penanggulangan bencana di Aceh.
Ia menjelaskan, sistem ini telah terintegrasi dengan berbagai platform lain sehingga memungkinkan proses pertukaran data secara terstruktur dan berkelanjutan. Melalui dashboard tersebut, masyarakat juga dapat menyampaikan laporan secara cepat dan sistematis.
“Dashboard ini telah melalui beberapa tahapan sebelum diluncurkan, mulai dari pengembangan sistem, uji coba dan simulasi, hingga sosialisasi terbatas kepada aparatur daerah dan relawan,” jelasnya.
Menurutnya, kehadiran platform ini merupakan bentuk kolaborasi berbagai pihak dalam mendukung proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana yang lebih responsif, transparan, dan akuntabel.
Dengan diluncurkannya Dashboard Peta Aksi dan Partisipasi Masyarakat ini, Pemerintah Aceh berharap tata kelola penanggulangan bencana di daerah semakin terkoordinasi, partisipatif, serta mampu memberikan perlindungan dan pelayanan terbaik bagi masyarakat.
