BANDA ACEH – Safari silaturahmi yang dilakukan Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah atau Dek Fadh, ke sejumlah dayah di berbagai kabupaten/kota mendapat apresiasi dari Dinas Pendidikan Dayah Aceh. Kunjungan tersebut dinilai bukan sekadar mempererat hubungan antara pemerintah dan ulama, tetapi juga menjadi langkah strategis untuk menyerap aspirasi yang akan menjadi dasar penyusunan kebijakan pengembangan pendidikan dayah di Aceh.
Dalam beberapa hari terakhir, Pemerintah Aceh melalui Wakil Gubernur aktif mengunjungi sejumlah pesantren untuk berdialog langsung dengan para pimpinan dayah dan masyarakat pesantren. Melalui agenda tersebut, berbagai persoalan dan kebutuhan yang dihadapi lembaga pendidikan Islam dapat disampaikan tanpa perantara.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan Dayah Aceh, Muhsin, SPdI, mengatakan langkah yang dilakukan Wakil Gubernur merupakan bentuk nyata komitmen Pemerintah Aceh dalam membangun komunikasi yang erat dengan kalangan ulama.
“Safari silaturahmi yang dilakukan oleh Bapak Wakil Gubernur Aceh merupakan langkah yang sangat positif dan strategis. Kunjungan tersebut tidak hanya mempererat hubungan antara Pemerintah Aceh dengan para ulama dan pimpinan dayah, tetapi juga menjadi ruang dialog yang efektif untuk mendengar secara langsung kondisi, kebutuhan, serta harapan masyarakat dayah,” ujar Muhsin, Banda Aceh, Rabu (22/7/2026).
Menurut Muhsin, dialog yang terbangun selama safari memberikan gambaran riil mengenai kondisi pendidikan dayah di berbagai daerah. Informasi yang diperoleh dari lapangan dinilai penting untuk memastikan kebijakan yang disusun benar-benar sesuai dengan kebutuhan lembaga pendidikan dayah.
“Masukan yang disampaikan oleh para pimpinan dayah akan menjadi bahan yang sangat berharga dalam penyusunan program dan kebijakan yang lebih tepat sasaran,” ungkapnya.
Aspirasi Dayah Akan Dipetakan Berdasarkan Skala Prioritas
Muhsin mengungkapkan, sejumlah isu yang paling banyak disampaikan para pimpinan dayah berkaitan dengan peningkatan sarana dan prasarana pendidikan, kesejahteraan tenaga pendidik, penguatan kualitas sumber daya manusia, hingga pengembangan kemandirian ekonomi dayah.
Seluruh aspirasi tersebut, kata dia, akan diinventarisasi dan diverifikasi oleh Dinas Pendidikan Dayah Aceh sebelum dipetakan berdasarkan tingkat prioritas serta kewenangan penanganannya.
“Dinas Pendidikan Dayah Aceh akan melakukan inventarisasi dan verifikasi terhadap seluruh aspirasi yang disampaikan agar dapat dipetakan berdasarkan skala prioritas dan kewenangan penanganannya. Selanjutnya, hasil pemetaan tersebut akan menjadi dasar dalam penyusunan program serta penganggaran secara bertahap sesuai kemampuan keuangan daerah,” jelasnya.
Selain melakukan pemetaan, Dinas Pendidikan Dayah Aceh juga akan memperkuat koordinasi dengan perangkat daerah terkait agar kebutuhan yang bersifat lintas sektor dapat ditindaklanjuti secara terpadu oleh Pemerintah Aceh.
Kebijakan Dayah Disusun Berdasarkan Kondisi Nyata di Lapangan
Muhsin menegaskan, safari silaturahmi yang digelar Wakil Gubernur menjadi bagian dari upaya Pemerintah Aceh menerapkan kebijakan berbasis kebutuhan nyata atau evidence-based policy.
Melalui pendekatan tersebut, setiap program yang dirancang diharapkan lahir dari persoalan yang benar-benar dihadapi masyarakat dayah, bukan semata-mata berdasarkan kajian administratif.
“Pemerintah Aceh ingin memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil benar-benar lahir dari aspirasi masyarakat dayah, bukan hanya berdasarkan kajian administratif,” terangnya.
Ia memastikan seluruh masukan yang dihimpun selama safari akan menjadi bahan evaluasi terhadap program yang telah berjalan sekaligus menjadi referensi dalam menyusun arah kebijakan pendidikan dayah ke depan.
“Dengan demikian, diharapkan kebijakan yang dihasilkan semakin relevan, efektif, dan mampu memperkuat peran dayah sebagai lembaga pendidikan Islam yang melahirkan generasi berakhlak mulia, berilmu, serta memiliki kontribusi nyata bagi pembangunan Aceh,” pungkasnya.
