ACEH BESAR – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Besar menggelar Apel Siaga Bencana Hidrometeorologi Kering sebagai langkah memperkuat kesiapsiagaan menghadapi ancaman kekeringan yang mulai berdampak di berbagai wilayah. Hingga saat ini, kekeringan telah memengaruhi sekitar 2.125 hektare lahan persawahan di 19 kecamatan.
Apel yang berlangsung di Lapangan Bungong Jeumpa, Kota Jantho, Rabu (5/8/2026), dipimpin langsung oleh Bupati Aceh Besar H Muharram Idris selaku pembina apel. Kegiatan tersebut dihadiri Wakil Bupati Aceh Besar Drs H Syukri, unsur Forkopimda, Basarnas, TNI, Polri, BPBA, para Asisten Setdakab, kepala organisasi perangkat daerah (OPD), camat, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya.
Dalam amanatnya, Bupati Muharram Idris menegaskan bahwa apel siaga tersebut bukan sekadar agenda seremonial, melainkan bentuk kesiapan pemerintah daerah bersama seluruh elemen dalam menghadapi bencana hidrometeorologi kering yang kini mulai memberikan dampak nyata terhadap kehidupan masyarakat.
Menurutnya, Kabupaten Aceh Besar memiliki sektor pertanian sebagai salah satu penopang utama perekonomian masyarakat. Karena itu, kekeringan tidak hanya berdampak pada berkurangnya ketersediaan air, tetapi juga mengancam produktivitas pertanian, ketahanan pangan, hingga kesejahteraan warga.
Berdasarkan hasil pendataan Pemerintah Kabupaten Aceh Besar, hingga saat ini dampak kekeringan telah teridentifikasi di 19 kecamatan yang meliputi 182 desa atau gampong. Luas lahan persawahan yang terdampak mencapai sekitar 2.125,69 hektare, terdiri atas kategori kekeringan ringan, sedang, berat hingga puso.
Data tersebut, kata Muharram, menjadi peringatan bahwa ancaman kekeringan bukan lagi sekadar prediksi, melainkan kondisi nyata yang membutuhkan langkah cepat, tepat, dan terkoordinasi.
Ia menjelaskan, berdasarkan informasi resmi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), musim kemarau tahun 2026 diperkirakan berlangsung lebih kering dibandingkan kondisi normal. Selain itu, BMKG juga memprediksi peluang berkembangnya fenomena El Niño pada pertengahan hingga akhir tahun 2026 yang berpotensi memperpanjang musim kemarau dan meningkatkan risiko kekeringan di berbagai wilayah Indonesia.
“Sejalan dengan hal tersebut, BNPB juga terus mengingatkan Pemerintah Daerah agar meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi kekeringan melalui langkah-langkah mitigasi, penguatan koordinasi lintas sektor, pengamanan ketersediaan air bersih, perlindungan sektor pertanian, serta kesiapan penanganan apabila terjadi kondisi darurat,” katanya.
Selain ancaman terhadap sektor pertanian dan ketersediaan air bersih, Bupati Muharram Idris juga mengungkapkan bahwa musim kemarau meningkatkan risiko kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Berdasarkan data pemerintah daerah, telah terjadi 30 kejadian karhutla di Kabupaten Aceh Besar dengan luas lahan terdampak mencapai 21 hektare.
Kondisi tersebut menunjukkan bahwa musim kemarau tidak hanya memicu kekeringan, tetapi juga berpotensi merusak ekosistem, mengganggu aktivitas masyarakat, menurunkan kualitas udara, serta menimbulkan kerugian sosial dan ekonomi.
Karena itu, Bupati mengajak seluruh perangkat daerah, TNI, Polri, pemerintah kecamatan dan gampong, dunia usaha, relawan, serta masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan. Ia juga mengingatkan agar tidak melakukan pembakaran lahan dalam bentuk apa pun, memperkuat patroli di wilayah rawan, serta segera melaporkan apabila ditemukan titik api agar penanganan dapat dilakukan secara cepat dan tepat.
Selain itu, Muharram meminta seluruh camat, keuchik, dan aparatur gampong terus memantau kondisi di wilayah masing-masing, segera melaporkan perkembangan dampak kekeringan, serta mengedukasi masyarakat agar menggunakan air secara bijaksana dan menjaga sumber-sumber air yang masih tersedia.
“Keberhasilan penanggulangan bencana tidak hanya bergantung pada pemerintah semata, tetapi juga membutuhkan partisipasi aktif seluruh masyarakat. Semangat gotong royong, kepedulian, dan kebersamaan merupakan modal utama dalam menghadapi setiap ancaman bencana,” pungkas Muharram Idris.
