BANDA ACEH – Pemerintah Kabupaten Aceh Besar menyampaikan apresiasi atas penganugerahan gelar Doktor Kehormatan atau Doctor Honoris Causa kepada Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan RI, Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra. Penghargaan dalam bidang Hukum Islam tersebut diberikan oleh Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh, Kamis (5/11/2026).
Apresiasi tersebut disampaikan Staf Ahli Bupati Aceh Besar Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik, Fata Muhammad, S.Pd.I., M.M., yang hadir mewakili Bupati Aceh Besar H. Muharram Idris atau Syech Muharram.
Penganugerahan berlangsung melalui Rapat Senat Terbuka di Auditorium Ali Hasjmy UIN Ar-Raniry. Agenda tersebut menjadi bagian dari peringatan Milad ke-63 perguruan tinggi Islam tersebut.
Fata menilai penghargaan akademik yang diberikan kepada Yusril merupakan pengakuan atas perjalanan intelektual dan kontribusinya dalam perkembangan hukum di Indonesia, khususnya hukum Islam dan ketatanegaraan.
Atas nama pemerintah daerah, ia menyampaikan ucapan selamat sekaligus berharap penghargaan tersebut semakin memperkuat peran Yusril dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan sistem hukum nasional.
“Atas nama Pemerintah Kabupaten Aceh Besar, kami menyampaikan selamat dan apresiasi setinggi-tingginya kepada Bapak Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra atas penganugerahan gelar Doktor Kehormatan dari UIN Ar-Raniry. Semoga penghargaan ini semakin memperkuat kontribusi beliau dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang hukum Islam,” ujar Fata.
Selain memberikan apresiasi atas penghargaan akademik tersebut, Pemkab Aceh Besar juga berharap pengalaman dan pemikiran Yusril dapat memberikan kontribusi terhadap penguatan sistem hukum di Aceh.
Fata menilai, sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan kalangan akademisi memiliki peran penting dalam menghasilkan kebijakan yang memberikan kepastian hukum sekaligus menjawab kebutuhan masyarakat.
Menurutnya, pengalaman Yusril dalam bidang hukum dan ketatanegaraan diharapkan dapat menjadi salah satu referensi dalam menjaga kekhususan serta keistimewaan Aceh di dalam sistem pemerintahan nasional.
Harapan serupa disampaikan Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah atau Dek Fadh. Ia berharap kapasitas keilmuan dan pengalaman Yusril dapat mendukung penguatan kewenangan Aceh, terutama berkaitan dengan proses revisi Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA).
Menurut Fadhlullah, pemahaman mendalam mengenai hukum dan ketatanegaraan diperlukan untuk memastikan kekhususan Aceh tetap memiliki landasan hukum yang kuat dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Dalam rangkaian Rapat Senat Terbuka tersebut, Yusril Ihza Mahendra juga menyampaikan orasi ilmiah bertema Transformasi Syariah ke Dalam Hukum Nasional.
Tema tersebut mengangkat hubungan antara prinsip-prinsip syariah dan sistem hukum nasional, sekaligus menjadi bagian dari pembahasan akademik mengenai perkembangan hukum Islam di Indonesia.
Penganugerahan gelar Doktor Kehormatan ini menjadi salah satu agenda penting Milad ke-63 UIN Ar-Raniry. Kehadiran berbagai unsur pemerintahan dan akademisi dalam kegiatan tersebut mencerminkan perhatian terhadap pengembangan ilmu hukum serta kontribusinya bagi kehidupan berbangsa dan bernegara.
Pemkab Aceh Besar berharap momentum akademik tersebut dapat memperkuat kolaborasi antara pemerintah dan perguruan tinggi, terutama dalam mendorong pengembangan pemikiran hukum serta menjaga keberlanjutan kekhususan dan keistimewaan Aceh.
