Inspektorat Aceh Besar Gelar Bimtek SPIP dan RTP

ACEH BESAR — Komitmen mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan adaptif terhadap potensi hambatan terus diperkuat dalam Pemerintah Kabupaten Aceh Besar.

Pemerintah melalui Inspektorat menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) serta Pemetaan, Pengendalian, dan Evaluasi Risiko bertempat di kantor BPKP Perwakilan Aceh, mulai 18 hingga 20 November 2026.

​Kegiatan strategis ini diikuti oleh perwakilan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Besar. Kehadiran lintas perangkat daerah ini menandakan keseriusan bersama dalam menyelaraskan langkah pengawasan internal dan manajemen risiko sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan tugas sehari-hari.

BACA JUGA  Bangun Disiplin Sejak Dini, Babinsa Kuta Malaka Latih Siswa dalam Orientasi Dasar Pramuka

Inspektur Aceh Besar Muharrir Al Agshar, SE, M.Ec.Dev mengatakan ​dalam dinamika birokrasi modern, setiap program dan layanan publik memiliki potensi risiko mulai dari kendala administrasi, keterbatasan sumber daya, hingga potensi penyimpangan prosedur.

“Melalui pemetaan risiko yang terukur, pengendalian yang tepat sasaran, serta evaluasi yang berkelanjutan, setiap OPD diharapkan mampu mendeteksi titik rawan lebih awal sebelum berdampak pada kinerja organisasi.” ujarnya.

Ia menambahkan ​hasil dari proses pemetaan dan evaluasi risiko tersebut tidak berhenti pada tataran analisis, melainkan dirumuskan ke dalam Rencana Tindak Pengendalian (RTP).

BACA JUGA  Diduga Selewengkan Solar Subsidi, Sopir Dump Truck di Aceh Besar Diamankan Polisi, Terancam 6 Tahun Penjara

“Maka kemudian dokumen RTP ini menjadi peta jalan operasional bagi masing-masing OPD untuk memastikan langkah mitigasi berjalan konsisten, terpantau, dan dapat dipertanggungjawabkan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.” Kata Muharrir

​”Kolaborasi antara Inspektorat Aceh Besar dan BPKP Perwakilan Aceh dalam kegiatan ini juga memperkuat pendampingan teknis agar penerapan sistem pengendalian intern berjalan selaras dengan standar pengawasan nasional,” Tambahnya.

Peserta kegiatan dari Doskominfo Aceh Besar mengaku dengan pemahaman yang seragam di seluruh OPD, Kabupaten Aceh Besar diharapkan semakin mantap menjaga kualitas pelayanan publik sekaligus meminimalkan risiko tata kelola.

BACA JUGA  Kebersamaan di Tengah Sawah, Babinsa Kuta Cot Glie Bantu Petani Panen Padi

“Dengan pemahaman yang seragam di seluruh OPD, Pemkab Aceh Besar diharapkan semakin mantap menjaga kualitas pelayanan publik sekaligus meminimalkan risiko tata kelola,” imbuh Sirath selaku Penata Layanan Operasional di Diskominfo Aceh Besar.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *