Ahli Psikologi Soroti Relasi Kuasa dan Pencegahan dalam Penyempurnaan Qanun Jinayat

BANDA ACEH – Penyempurnaan Qanun Hukum Jinayat perlu mempertimbangkan aspek psikologis, terutama menyangkut relasi kuasa, perlindungan pihak rentan, pencegahan, hingga pembinaan.

Regulasi dinilai tidak cukup hanya mengatur sanksi terhadap perbuatan yang telah terjadi, tetapi juga harus mampu menghadirkan langkah perlindungan dan pencegahan sejak dini.

Pandangan tersebut disampaikan Ismiati S Ag M Si Ph D, Dosen Psikologi sekaligus Ketua Program Studi Bimbingan dan Konseling Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh, dalam Focus Group Discussion (FGD) tentang Hukum Jinayat yang diselenggarakan IKAMBA Banda Aceh di Aula Bapelkes, Jalan Tgk. Daud Beureueh, Banda Aceh, Jumat (20/11/2026).

Dalam paparannya, Ismiati menjelaskan bahwa perilaku seksual memiliki dimensi yang lebih luas dan tidak semata-mata dapat ditinjau dari aspek anatomis. Pembahasan mengenai rumusan hukum, menurutnya, perlu mempertimbangkan berbagai bentuk perilaku, tahapan interaksi, serta konteks yang melatarbelakangi suatu peristiwa.

BACA JUGA  Polda Aceh Patroli Udara dan Koordinasi Titik Koordinat dengan Polisi Darat Cegah Penananam Hingga Panen Ganja

“Persoalan perilaku seksual tidak bisa dilihat hanya dari aspek anatomis. Ada proses, interaksi, dan konteks yang perlu dipahami secara utuh,” jelasnya.

Ia juga menyoroti pentingnya memahami konsep persetujuan atau consent. Persetujuan yang tampak secara lahiriah belum tentu mencerminkan kebebasan seseorang dalam mengambil keputusan. Dalam hubungan yang tidak setara, tekanan, ketergantungan, maupun penyalahgunaan otoritas dapat memengaruhi kemampuan seseorang untuk menyatakan kehendaknya.

Aspek relasi kuasa menjadi perhatian penting, terutama dalam hubungan antara pihak yang memiliki otoritas dan mereka yang berada di bawah kewenangannya, seperti pengajar dengan peserta didik di lingkungan pendidikan maupun pesantren.

“Ketika terdapat relasi kuasa, kita perlu melihat apakah persetujuan itu benar-benar diberikan secara bebas atau justru dipengaruhi tekanan dan ketergantungan,” menjadi salah satu penekanan Ismiati dalam paparannya.

Menurutnya, pemahaman terhadap relasi kuasa diperlukan agar regulasi mampu memberikan perlindungan yang memadai kepada pihak rentan. Penyusunan norma tidak cukup hanya melihat tindakan yang terjadi, tetapi juga perlu memperhatikan situasi dan hubungan antarpihak yang melatarbelakanginya.

BACA JUGA  Akademisi UIN Ar-Raniry Sebut Ada Kesenjangan Norma, Penyempurnaan Qanun Jinayat Dinilai Mendesak

Selain perlindungan, Ismiati menekankan pentingnya memperkuat fungsi preventif dalam penyempurnaan qanun. Regulasi seharusnya tidak hanya berbicara mengenai konsekuensi hukum setelah pelanggaran terjadi, tetapi juga menjadi instrumen untuk mencegah peristiwa serupa terulang.

“Jangan hanya melihat bagaimana penanganan setelah suatu peristiwa terjadi. Upaya pencegahan juga harus menjadi perhatian,” ujarnya.

Untuk mendukung upaya tersebut, ia mengusulkan penguatan aturan turunan, termasuk kode etik di lingkungan kerja dan lembaga pendidikan. Keberadaan pedoman tersebut dinilai penting untuk membangun sistem pengawasan, pencegahan, dan pembinaan yang lebih jelas sesuai kewenangan masing-masing institusi.

Ismiati turut menyoroti aspek rehabilitasi dan pendampingan psikologis. Penanganan persoalan yang berkaitan dengan perilaku seksual perlu mempertimbangkan kondisi psikologis pihak-pihak yang terlibat, termasuk kebutuhan perlindungan dan pemulihan korban serta pendekatan pembinaan yang tepat.

BACA JUGA  Akademisi UIN Ar-Raniry Sebut Ada Kesenjangan Norma, Penyempurnaan Qanun Jinayat Dinilai Mendesak

Lebih jauh, ia menegaskan bahwa penyempurnaan Qanun Hukum Jinayat membutuhkan pendekatan multidisipliner. Perspektif psikologi perlu ditempatkan secara proporsional bersama pertimbangan hukum, agama, sosial, dan budaya agar regulasi yang dihasilkan mampu menjawab kompleksitas persoalan di tengah masyarakat.

“Persoalan ini membutuhkan keterlibatan berbagai disiplin ilmu. Dengan begitu, regulasi yang disusun dapat melihat persoalan secara lebih utuh,” ungkapnya.

Masukan dari perspektif psikologi tersebut menjadi salah satu bahan pembahasan dalam FGD yang mempertemukan unsur pemerintahan, ulama, ahli hukum pidana Islam, akademisi, psikolog, budayawan, mahasiswa, dan berbagai elemen masyarakat.

Melalui forum tersebut, penyempurnaan Qanun Hukum Jinayat diharapkan tidak hanya memperkuat kepastian hukum dan penegakan Syariat Islam di Aceh, tetapi juga menghadirkan instrumen pencegahan, perlindungan, serta pembinaan yang lebih komprehensif. []

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *