BANDA ACEH – Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh, Tgk H Faisal Ali, mendorong agar polemik penanganan kasus yang melibatkan mantan pejabat Inspektorat Kota Banda Aceh menjadi momentum untuk mengevaluasi dan menyempurnakan Qanun Hukum Jinayat. Ia bahkan mengusulkan revisi regulasi tersebut dapat dimulai pada awal 2027.
Hal itu disampaikan Tgk H Faisal Ali yang akrab disapa Lem Faisal dalam Focus Group Discussion (FGD) tentang Qanun Hukum Jinayat yang diselenggarakan IKAMBA Banda Aceh di Aula Bapelkes, Banda Aceh, Jumat (20/11/2026).
Menurutnya, polemik yang berkembang di tengah masyarakat perlu disikapi secara jernih dengan terlebih dahulu memahami keseluruhan proses penanganan perkara. Ia mengingatkan agar publik tidak terburu-buru menyimpulkan atau menyalahkan aparat penegak hukum tanpa mengetahui fakta dan tahapan yang telah dilalui.
“Perlu dilakukan tabayyun. Kita harus melihat persoalan ini secara utuh, termasuk proses pemeriksaan dan langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh aparat,” kata Lem Faisal dalam forum tersebut.
Ia menilai, aparat yang telah menjalankan tugas sesuai kewenangan dan prosedur patut dihormati. Terlebih, dalam penanganan perkara tersebut telah dilakukan serangkaian proses pemeriksaan dan pelibatan tenaga ahli. Karena itu, persoalan yang muncul tidak semestinya langsung dibebankan kepada petugas di lapangan, melainkan juga perlu dilihat dari kecukupan aturan yang menjadi landasan penegakan hukum.
Lem Faisal mengakui, regulasi yang disusun manusia tentu memiliki keterbatasan dan dapat menghadapi persoalan baru seiring perkembangan masyarakat. Menurutnya, jika terdapat peristiwa yang belum terakomodasi secara memadai dalam ketentuan yang berlaku, kondisi itu harus menjadi bahan evaluasi bersama.
“Jangan sampai aparat yang sudah bekerja sesuai tugasnya justru berada dalam posisi yang sulit karena keterbatasan aturan. Ini harus menjadi pelajaran untuk memperbaiki regulasi ke depan,” menjadi salah satu penekanan dalam pandangannya.
Lebih jauh, Lem Faisal mendorong agar pembahasan revisi Qanun Hukum Jinayat mulai dilakukan pada awal 2027. Ia juga mengemukakan gagasan agar MPU Aceh diberi ruang untuk mengeluarkan fatwa terhadap persoalan-persoalan baru yang belum terjangkau oleh ketentuan qanun.
Ia mencontohkan pengalaman MPU dalam merespons perkembangan praktik perjudian daring melalui fatwa. Menurutnya, pengalaman tersebut dapat menjadi salah satu pertimbangan dalam merumuskan mekanisme yang memungkinkan persoalan baru dikaji melalui pandangan keulamaan.
Meski demikian, gagasan tersebut merupakan usulan untuk dibahas dalam proses penyempurnaan regulasi. Fatwa keagamaan dan ketentuan pidana tetap memiliki kedudukan serta fungsi yang berbeda. Penetapan suatu perbuatan sebagai tindak pidana harus tetap berlandaskan aturan hukum yang berlaku.
Bagi Lem Faisal, penyempurnaan Qanun Jinayat bukan semata-mata untuk merespons satu perkara yang sedang menjadi perhatian publik. Lebih dari itu, langkah tersebut diperlukan agar regulasi Syariat Islam di Aceh semakin adaptif terhadap perkembangan persoalan sosial, sekaligus memberikan kepastian hukum bagi masyarakat maupun aparat yang menjalankan tugas penegakan.
Ia berharap forum diskusi yang mempertemukan berbagai unsur tersebut dapat menghasilkan masukan konstruktif bagi perbaikan regulasi. Di tengah derasnya opini publik, ia mengingatkan pentingnya menjaga kejernihan dalam melihat persoalan dan mengedepankan kebenaran berdasarkan fakta. []
