SABANG – Wakil Wali Kota Sabang, Drs Suradji Junus, menegaskan bahwa pembangunan Aceh Sabang khususnya harus berorientasi pada peningkatan kesejahteraan rakyat, bukan semata-mata diukur dari besarnya anggaran maupun angka pertumbuhan ekonomi.
Hal tersebut disampaikan Suradji saat menghadiri bedah buku “Paradoks Ekonomi Aceh” dengan Diagnosis Pembangunan dan Bayang-Bayang Dana Otsus”.
Kegiatan bedah buku dan diseminasi tersebut mengangkat berbagai persoalan strategis pembangunan ekonomi Aceh, mulai dari pemanfaatan Dana Otonomi Khusus (Otsus), pengembangan potensi ekonomi daerah, hingga tantangan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Materi dalam kegiatan tersebut disampaikan oleh Dr. Ir. Azwar Abubakar, M.M., dan Prof. Dr. Jasman J. Ma’ruf, M.B.A. Diskusi juga melibatkan Dr. Safuadi, S.T., M.Sc., Dr. Zulkifli, M.Si., serta Marthenus, S.T., D.E.A.
Menurut Suradji Junus, keberhasilan pembangunan daerah harus dilihat dari sejauh mana kebijakan dan program pemerintah mampu memberikan dampak nyata bagi kehidupan masyarakat.
“Pembangunan daerah tentu tidak cukup hanya melihat angka pertumbuhan atau besarnya anggaran. Yang lebih penting adalah bagaimana pembangunan itu benar-benar dirasakan masyarakat, mampu membuka peluang ekonomi, dan menjawab kebutuhan yang ada. Karena itu, kita perlu terus mengevaluasi dan memperbaiki apa yang masih perlu dibenahi,” katanya.
Ia juga menilai Dana Otonomi Khusus merupakan instrumen strategis sekaligus peluang besar bagi Aceh untuk mempercepat pembangunan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
Namun, pemanfaatannya harus dilakukan secara tepat sasaran, terencana, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, alokasi anggaran yang tersedia dapat memberikan manfaat lebih luas serta mendorong pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Aceh.
Suradji berharap, forum bedah buku tersebut tidak hanya menjadi ruang akademis untuk membahas persoalan ekonomi Aceh, tetapi juga melahirkan perspektif dan gagasan konstruktif sebagai bahan evaluasi dalam menentukan arah pembangunan ke depan.
Menurutnya, pertukaran pemikiran antara akademisi, pemerintah, dan berbagai pemangku kepentingan sangat penting untuk memperkuat kebijakan pembangunan yang lebih efektif dan berdampak langsung bagi masyarakat.
Melalui forum tersebut, diharapkan muncul pemahaman yang lebih komprehensif mengenai tantangan ekonomi Aceh, sekaligus mendorong lahirnya strategi pembangunan yang mampu mengoptimalkan potensi daerah, memperkuat ekonomi masyarakat, dan mewujudkan kesejahteraan rakyat secara berkelanjutan.
Perkuat Komitmen Sanitasi Sabang di CSS XXIV
![]()
Wakil Wali Kota Sabang, Drs Suradji Junus, menghadiri Gala Dinner City Sanitation Summit (CSS) XXIV Tahun 2026 yang berlangsung di Balee Meuseuraya Aceh, Banda Aceh, baru-baru ini.
Kehadiran Suradji Junus menjadi bentuk komitmen Pemerintah Kota Sabang dalam mendukung penguatan kolaborasi antardaerah untuk mendorong pembangunan sektor sanitasi yang layak, aman, dan berkelanjutan.
City Sanitation Summit XXIV yang berlangsung pada 17–19 November 2026 tersebut diselenggarakan bersamaan dengan Rapat Kerja Nasional Asosiasi Kabupaten Kota Peduli Sanitasi (AKKOPSI). Kegiatan ini mengusung tema “Transformasi Sanitasi Aman, Membangun Kota Inklusif, Berketahanan dan Berkelanjutan”.
Forum nasional tersebut mempertemukan kepala daerah serta berbagai pemangku kepentingan dari seluruh Indonesia untuk berbagi pengalaman, memperkenalkan inovasi, sekaligus memperkuat kerja sama dalam meningkatkan kualitas layanan sanitasi dan kesehatan masyarakat.
Wakil Wali Kota Sabang, Suradji Junus, mengatakan City Sanitation Summit merupakan momentum penting bagi pemerintah daerah untuk saling bertukar gagasan, pengalaman, dan inovasi dalam mengembangkan sistem pelayanan sanitasi yang lebih baik.
“Forum seperti City Sanitation Summit ini menjadi kesempatan bagi pemerintah daerah untuk saling bertukar pengalaman, berbagi inovasi, serta memperluas wawasan dalam pengembangan layanan sanitasi yang lebih baik,” ujarnya.
Menurut Suradji, persoalan sanitasi membutuhkan perhatian dan kerja sama berbagai pihak. Karena itu, kolaborasi antarpemerintah daerah menjadi salah satu langkah strategis untuk mempercepat peningkatan kualitas pelayanan sanitasi sekaligus menciptakan lingkungan permukiman yang sehat.
Ia berharap, melalui pertemuan tersebut, Pemerintah Kota Sabang dapat memperoleh berbagai referensi dan pengalaman dari daerah lain yang telah mengembangkan inovasi di bidang sanitasi dan pengelolaan lingkungan.
Selain itu, forum CSS XXIV diharapkan mampu memperkuat sinergi antardaerah dalam merumuskan langkah konkret menghadapi berbagai tantangan pembangunan sanitasi, terutama dalam mewujudkan pelayanan yang inklusif dan berkelanjutan.
Selama pelaksanaannya, CSS XXIV juga menghadirkan sejumlah agenda penting, di antaranya talkshow, rapat kerja, serta kunjungan lapangan ke sejumlah lokasi pengelolaan sanitasi dan lingkungan unggulan di Kota Banda Aceh.
Berbagai agenda tersebut menjadi sarana bagi peserta untuk melihat secara langsung praktik baik dan inovasi yang telah diterapkan dalam pengelolaan sanitasi di daerah.
Melalui partisipasi dalam CSS XXIV, Pemerintah Kota Sabang berharap dapat terus memperluas jejaring kerja sama, memperkuat pertukaran pengetahuan, serta mengadopsi berbagai inovasi yang relevan dengan kebutuhan pembangunan daerah.
Kolaborasi tersebut diharapkan menjadi salah satu upaya mempercepat terwujudnya sistem sanitasi yang aman, lingkungan permukiman yang sehat, serta pembangunan Kota Sabang yang inklusif dan berkelanjutan.
Wali Kota Sabang Dorong Perluasan Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan
![]()
Pemerintah Kota (Pemko) Sabang mendorong perluasan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi masyarakat, khususnya pekerja informal dan nelayan
Upaya tersebut dilakukan melalui peningkatan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan agar semakin banyak pekerja terlindungi dari risiko kecelakaan kerja maupun kematian.
Hal tersebut dibahas dalam audiensi Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, Saiful Hidayat, bersama Wali Kota Sabang, Zulkifli H. Adam, di Ruang Rapat Wali Kota Sabang.
Dalam pertemuan tersebut, Zulkifli menekankan pentingnya memperluas kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, terutama bagi pekerja informal yang belum mendapatkan perlindungan jaminan sosial.
Ia menyoroti manfaat Jaminan Kematian (JKM) yang memberikan santunan hingga Rp42 juta bagi peserta yang meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja, sesuai ketentuan yang berlaku.
Zulkifli menjelaskan, selama ini Pemerintah Kota Sabang memberikan santunan sebesar Rp5 juta kepada keluarga warga yang meninggal dunia. Menurutnya, melalui kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, masyarakat berpeluang mendapatkan manfaat perlindungan yang lebih besar.
Selama ini Pemerintah Kota Sabang memberikan santunan Rp5 juta kepada warga yang meninggal dunia. Namun, melalui BPJS Ketenagakerjaan, masyarakat yang terdaftar bisa mendapatkan santunan hingga Rp42 juta. Ini tentu perbedaan yang cukup jauh,” ujarnya.
Ia berharap semakin banyak masyarakat, khususnya pekerja informal, memanfaatkan program BPJS Ketenagakerjaan untuk mendapatkan perlindungan dari berbagai risiko yang dapat terjadi selama bekerja maupun dalam kehidupan sehari-hari.
“Kita ingin semakin banyak masyarakat yang mendapatkan perlindungan ini. Karena itu, penting bagi para pekerja untuk memahami manfaat BPJS Ketenagakerjaan agar mereka memiliki jaminan ketika menghadapi risiko yang tidak kita harapkan,” tambahnya.
Sementara itu, Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, Saiful Hidayat, mengatakan kunjungannya ke Sabang bertujuan memperkuat kolaborasi dengan pemerintah daerah dalam memperluas perlindungan bagi pekerja, terutama sektor informal seperti nelayan.
Menurutnya, perusahaan juga dapat dilibatkan melalui pemanfaatan dana tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR). Dengan demikian, pembiayaan perlindungan pekerja tidak hanya bergantung pada anggaran pemerintah daerah.
“Kami ingin memperkuat kolaborasi agar perlindungan bagi para pekerja semakin luas, khususnya pekerja informal dan nelayan. Perusahaan juga bisa berperan melalui dana CSR untuk melindungi pekerja informal di lingkungan sekitarnya, sehingga tidak semuanya harus menggunakan dana APBD,” kata Saiful.
Ia menjelaskan, BPJS Ketenagakerjaan menyediakan berbagai program perlindungan, meliputi Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Pensiun (JP), hingga Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).
Selain itu, tersedia pula program pemberdayaan dan pelatihan lanjutan bagi penerima manfaat agar mereka dapat kembali produktif.
Berdasarkan data BPJS Ketenagakerjaan, terdapat sekitar 15.800 pekerja di Kota Sabang yang telah terdata. Namun, baru sekitar 3.800 pekerja yang mendapatkan perlindungan, sementara sekitar 12.000 lainnya masih belum terlindungi.
Saiful mengapresiasi dukungan Pemerintah Kota Sabang dalam memperluas perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan. Ia juga menilai perpanjangan kerja sama layanan di Mal Pelayanan Publik menjadi bukti nyata kehadiran BPJS Ketenagakerjaan dalam memberikan pelayanan kepada pekerja di Sabang.
“Kami sangat berterima kasih dan mengapresiasi dukungan serta kolaborasi Pemerintah Kota Sabang. Perpanjangan kerja sama layanan di Mal Pelayanan Publik ini menjadi bukti nyata kehadiran BPJS Ketenagakerjaan untuk memberikan pelayanan kepada para pekerja di Sabang,” ucapnya.
Pertemuan tersebut diharapkan menjadi langkah konkret untuk memperkuat kerja sama antara Pemerintah Kota Sabang dan BPJS Ketenagakerjaan.
Melalui kolaborasi tersebut, diharapkan semakin banyak pekerja, termasuk nelayan dan pekerja informal lainnya, memperoleh perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan.
Jangan Biarkan Ketidakpastian Hambat Investasi Sabang
Wali Kota Sabang Zulkifli H. Adam menyoroti pentingnya kepastian hukum dalam mendorong investasi dan pengembangan Kawasan Sabang. Menurutnya, konsistensi penerapan regulasi menjadi kunci untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif dan memberikan kepercayaan kepada investor.
Hal tersebut disampaikan Zulkifli saat menghadiri Seminar Nasional bertema “Sabang sebagai Gerbang Strategis Pertumbuhan Ekonomi, Kedaulatan Maritim, dan Ketahanan Energi Nasional” yang digelar Ikatan Keluarga Alumni Lemhannas RI (IKAL) Aceh di Hermes Palace Hotel, Banda Aceh.
Seminar tersebut menghadirkan sejumlah pemangku kepentingan dari berbagai sektor, mulai dari Lemhannas RI, Badan Pengusahaan Kawasan Sabang (BPKS), Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Aceh, PT Pelabuhan Indonesia (Persero), Pertamina Niaga, hingga PT Trans Continent.
Forum ini membahas peluang dan tantangan pengembangan Sabang dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, memperkuat konektivitas maritim, serta meningkatkan ketahanan energi nasional.
Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Lemhannas RI, Ace Hasan Syadzily, menyampaikan bahwa Sabang memiliki peluang besar untuk dikembangkan sebagai hub internasional, khususnya sebagai pusat layanan dan aktivitas perdagangan maritim dunia.
Menurutnya, pengembangan potensi tersebut membutuhkan kajian komprehensif, termasuk pembenahan aspek biaya, efisiensi, dan konektivitas agar Sabang mampu menarik aktivitas perdagangan internasional yang selama ini melalui Selat Malaka.
Menanggapi hal tersebut, Zulkifli menyampaikan bahwa Sabang memiliki keunggulan geografis yang sangat strategis karena berada di jalur pelayaran internasional. Potensi itu dinilai menjadi peluang besar bagi Sabang untuk mengambil peran lebih luas dalam aktivitas perdagangan dan konektivitas maritim dunia.
“Sabang memiliki posisi yang sangat strategis dan potensi yang besar untuk dikembangkan. Kita berharap keunggulan geografis ini bisa dimanfaatkan secara maksimal, sehingga Sabang tidak hanya menjadi jalur pelayaran internasional, tetapi juga berkembang sebagai pusat aktivitas perdagangan, kepelabuhanan, dan investasi yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah,” ujarnya.
Selain potensi geografis, Zulkifli menegaskan bahwa kepastian hukum merupakan faktor penting dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif.
Menurutnya, regulasi yang telah memberikan kemudahan bagi investor harus dijalankan secara konsisten. Ketidakjelasan penerapan aturan berpotensi menimbulkan keraguan bagi investor untuk menanamkan modal, khususnya di Kawasan Sabang.
“Kita sebenarnya sudah memiliki landasan hukum yang memberikan ruang bagi masuknya investasi ke Sabang. Namun, ketika ada kebijakan atau pernyataan yang seolah-olah mengesampingkan aturan tersebut, tentu ini bisa menimbulkan keraguan bagi investor. Karena itu, kepastian hukum harus benar-benar dijaga agar para investor merasa aman dan yakin untuk berinvestasi di Sabang,” jelasnya.
Ia berharap pengembangan Sabang mendapat dukungan dan kesamaan pemahaman dari seluruh pemangku kepentingan, terutama pemerintah pusat, sehingga berbagai peluang investasi dapat ditindaklanjuti tanpa terhambat ketidakpastian kebijakan.
“Kita ingin potensi besar yang dimiliki Sabang benar-benar bisa dikembangkan. Untuk itu, diperlukan kesamaan pemahaman dan dukungan dari pemerintah pusat agar berbagai peluang investasi tidak terhambat oleh ketidakpastian kebijakan. Dengan begitu, Sabang bisa berkembang sebagai kawasan strategis yang memberikan kontribusi bagi ekonomi daerah maupun nasional,” tambahnya.
Melalui seminar nasional ini, diharapkan terbangun kesamaan pandangan dan kolaborasi lintas sektor dalam mengoptimalkan posisi strategis Sabang, tidak hanya sebagai kawasan perdagangan dan pelabuhan, tetapi juga sebagai bagian dari penguatan ekonomi dan ketahanan nasional. (Adv)
