BANDA ACEH – Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banda Aceh (BBPOM Aceh) terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui penguatan kompetensi komunikasi pegawai.
Salah satu langkah yang dilakukan adalah menyelenggarakan Pelatihan Public Speaking bagi pegawai, Rabu (14/10/2026).
Pelatihan tersebut guna membangun kemampuan komunikasi yang efektif, percaya diri, dan profesional dalam memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat.
Kegiatan tersebut diikuti oleh 28 pegawai dan menjadi bagian dari komitmen BBPOM Aceh untuk menghadirkan pelayanan yang tidak hanya memenuhi standar, tetapi juga mampu memberikan pengalaman pelayanan yang ramah, jelas, dan berkesan bagi masyarakat.
Kemampuan menyampaikan informasi secara tepat menjadi aspek penting, terutama dalam menjelaskan ketentuan obat dan makanan, memberikan konsultasi, menerima pengaduan, serta mengedukasi masyarakat dan pelaku usaha.
Kepala Bagian Tata Usaha BBPOM Aceh, Marina Kaptriyani dalam sambutannya, menegaskan bahwa keterampilan komunikasi merupakan kompetensi penting yang perlu dimiliki setiap pegawai dalam menjalankan tugas dan fungsi pengawasan obat dan makanan.
Menurut Marina, sebagai pengawas obat dan makanan, maka pihaknya setiap hari berhadapan dengan masyarakat, pelaku usaha, dan pemangku kepentingan.
“Kita menjelaskan persyaratan, menerima pengaduan, memberi informasi, dan mengedukasi. Semua itu bergantung pada kemampuan kita berkomunikasi,” ujarnya.
Menurut Marina, kemampuan berbicara di depan publik bukan hanya diperlukan oleh petugas front office atau pegawai yang bertugas di Mal Pelayanan Publik, tetapi juga seluruh pegawai BBPOM Aceh.
Keterampilan tersebut dibutuhkan dalam berbagai situasi, mulai dari menyampaikan sosialisasi dan menjadi narasumber, hingga memimpin rapat serta mewakili institusi dalam forum lintas sektor.
Dengan komunikasi yang baik, informasi yang disampaikan diharapkan lebih mudah dipahami, pesan edukasi tersampaikan secara efektif, dan interaksi antara pegawai dengan masyarakat dapat berlangsung secara lebih positif.
Pelatihan ini juga menjadi bagian dari upaya BBPOM Aceh dalam mempertahankan kualitas pelayanan publik, sejalan dengan capaian Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) tahun 2026.
Berdasarkan hasil survei tersebut, BBPOM Aceh memperoleh Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebesar 100,00, dengan mutu pelayanan A atau kategori sangat baik.
Capaian tersebut menjadi motivasi untuk terus menjaga konsistensi pelayanan sekaligus mendorong peningkatan kompetensi pegawai agar mampu menjawab kebutuhan dan harapan masyarakat.
Nilai yang baik bukanlah titik akhir. Justru tantangannya adalah bagaimana kita mempertahankan dan terus meningkatkannya,” kata Marina.
Pesan tersebut menegaskan bahwa kualitas pelayanan publik tidak hanya diukur dari capaian angka kepuasan, tetapi juga dari komitmen untuk terus berbenah, meningkatkan profesionalisme, dan memberikan pelayanan yang semakin berkualitas.
Pelatihan yang diikuti oleh 28 peserta ini menghadirkan Suhil Alfata sebagai narasumber.
Kegiatan dirancang secara interaktif melalui penyampaian materi, praktik langsung, serta pemberian umpan balik untuk membantu peserta mengembangkan keterampilan berbicara di depan publik.
Peserta juga mengikuti pre-test dan post-test sebagai bagian dari evaluasi untuk mengukur perkembangan pemahaman selama pelatihan.
Melalui kombinasi teori dan praktik, pegawai diharapkan semakin terampil menyusun pesan, menyampaikan informasi secara runtut, serta berkomunikasi dengan lebih percaya diri dan meyakinkan.
Pembekalan ini menjadi kesempatan bagi pegawai untuk mengasah kemampuan komunikasi yang dapat diterapkan langsung dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, baik saat berinteraksi dengan masyarakat maupun ketika menyampaikan informasi teknis kepada pemangku kepentingan.
Melalui Pelatihan Public Speaking, BBPOM Aceh berharap seluruh pegawai semakin percaya diri dalam menyampaikan informasi, mampu membangun komunikasi yang efektif, serta senantiasa mengedepankan sikap ramah dan profesional dalam memberikan pelayanan.
Penguatan kompetensi sumber daya manusia ini diharapkan menjadi salah satu fondasi untuk mempertahankan capaian kepuasan masyarakat sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap pelaksanaan pengawasan obat dan makanan.
Karena pelayanan yang berkualitas bukan hanya tentang informasi yang benar, tetapi juga tentang bagaimana informasi disampaikan dengan jelas, ramah, dan mampu membangun kepercayaan. (**)
