Banda Aceh — Sekretaris Daerah Aceh M. Nasir menginstruksikan seluruh jajaran Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) dan instansi terkait untuk mempercepat penanganan pascabencana guna memastikan masyarakat terdampak dapat menjalankan ibadah Ramadhan dengan aman dan layak.
Instruksi tersebut disampaikan dalam rapat koordinasi evaluasi progres penanganan bencana sekaligus kesiapan menyambut bulan suci Ramadhan di Banda Aceh, Senin (16/2/2026).
Dalam rapat tersebut, Sekda menegaskan bahwa fokus utama pemerintah saat ini adalah memindahkan pengungsi dari tenda darurat ke hunian sementara (huntara) yang lebih layak.
“Tidak boleh ada masyarakat yang tidak memiliki kepastian tempat tinggal. Saya minta percepat relokasi dari tenda ke huntara yang representatif. Hunian bukan sekadar tempat berteduh, tapi menyangkut martabat dan perlindungan warga,” tegas Nasir.
Saat ini, pemerintah telah membangun 6.060 unit huntara bagi masyarakat terdampak bencana. Namun demikian, masih terdapat sejumlah warga yang bertahan di tenda darurat sehingga proses relokasi perlu dipercepat.
Selain pembangunan huntara, pemerintah juga telah merampungkan 104 unit hunian tetap (huntap) di Aceh Utara. Bagi warga yang masih menunggu pembangunan rumah permanen, penyaluran Dana Tunggu Harian (DTH) sebesar Rp600.000 per orang dipastikan tetap berlanjut.
Dalam hal distribusi logistik, Sekda Aceh mengingatkan agar tidak terjadi tumpang tindih penggunaan anggaran antara APBA, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), dan Kementerian Sosial Republik Indonesia.
“Hindari pemborosan anggaran. Koordinasi antara BPBA, Dinas Sosial, dan pemerintah kabupaten/kota harus intensif. Pastikan tidak ada wilayah terdampak yang luput dari distribusi logistik,” ujarnya.
Di sektor kesehatan, sebanyak 307 dari 309 puskesmas telah kembali beroperasi. Meski demikian, penguatan layanan kesehatan diminta tetap dilakukan hingga tiga bulan ke depan, khususnya di wilayah Aceh Tamiang, Aceh Timur, Aceh Utara, dan Gayo Lues. Layanan trauma healing bagi anak-anak dan perempuan juga menjadi perhatian utama.
Sementara di sektor pendidikan, pembangunan sekolah darurat di 13 lokasi telah mencapai progres sekitar 75 persen. Pemerintah juga meminta agar kebutuhan dasar siswa seperti buku dan seragam segera dipenuhi melalui koordinasi lintas instansi.
Pemerintah Aceh juga menargetkan seluruh akses jalan desa yang terdampak bencana dapat kembali normal dalam satu bulan ke depan. Pembangunan Jembatan Bailey menjadi salah satu solusi prioritas yang ditargetkan rampung pada Juli 2026.
Di sektor pengairan, Irigasi Jambo Aye mulai diuji alir untuk mengairi sekitar 7.000 hektare sawah pada akhir Februari 2026 guna menjaga ketahanan pangan serta mendukung pemulihan ekonomi petani.
Untuk mengantisipasi kenaikan harga bahan pokok menjelang Ramadhan, pemerintah juga akan menggelar operasi pasar di sejumlah daerah.
Selain itu, Pemerintah Aceh berencana menyurati PLN pusat guna mengusulkan penggratisan listrik selama tiga bulan bagi masyarakat terdampak bencana.
“Kita akan menyurat resmi ke PLN pusat untuk mengusulkan penggratisan listrik selama tiga bulan bagi masyarakat terdampak. Ini penting untuk menekan inflasi sekaligus meringankan beban warga,” pungkas Nasir.
Pemerintah Aceh juga tetap meningkatkan kewaspadaan setelah Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan peringatan potensi hujan lebat hingga 25 Februari 2026. Tim SAR diminta tetap siaga 24 jam serta memperkuat sistem mitigasi bencana di seluruh wilayah rawan.
