Banda Aceh — Gubernur Aceh Muzakir Manaf yang akrab disapa Mualem melantik dan mengambil sumpah sejumlah pejabat pimpinan tinggi pratama (eselon II) di lingkungan Pemerintah Aceh. Prosesi pelantikan berlangsung di Anjong Mon Mata, Meuligoe Gubernur Aceh, Jumat malam (27/2/2026).
Pelantikan yang digelar usai shalat tarawih tersebut turut dihadiri Sekretaris Daerah Aceh, para asisten Sekda, staf ahli gubernur, kepala Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA), para kepala biro di lingkungan Setda Aceh, serta Ketua TP PKK Aceh dan Ketua Dharma Wanita Persatuan Aceh.
Dalam sambutannya, Mualem menyampaikan bahwa pelantikan ini dilakukan untuk mengisi sejumlah jabatan yang kosong sekaligus sebagai bagian dari penyegaran organisasi di lingkungan Pemerintah Aceh.
Menurutnya, seluruh pejabat yang dilantik telah melalui proses seleksi terbuka sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan serta mekanisme manajemen talenta aparatur sipil negara.
“Pelantikan ini bukan sekadar rotasi jabatan, tetapi bagian dari upaya memperkuat kinerja pemerintahan agar semakin responsif, profesional, dan berorientasi pada pelayanan publik,” ujar Mualem.
Gubernur juga menegaskan bahwa seluruh SKPA harus menjadikan visi pembangunan Aceh sebagai arah kebijakan dan landasan kerja dalam menjalankan program pemerintahan.
Visi pembangunan Aceh 2025–2030 yang diusung Pemerintah Aceh adalah “Aceh Islami, Maju, Bermartabat, dan Berkelanjutan.”
Visi tersebut dijabarkan dalam sejumlah misi utama, di antaranya pelaksanaan Syariat Islam secara kaffah dalam kehidupan masyarakat, penguatan kekhususan dan keistimewaan Aceh sesuai MoU Helsinki dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, serta penguatan ekonomi daerah melalui hilirisasi, industrialisasi, pariwisata, dan transformasi digital berbasis sektor unggulan.
Selain itu, Pemerintah Aceh juga menargetkan pembangunan infrastruktur dasar yang inklusif dan berkelanjutan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan tata kelola pemerintahan, serta pelestarian lingkungan hidup.
“Misi pembangunan ini harus diterjemahkan ke dalam program nyata di setiap SKPA,” tegasnya.
Mualem juga mengingatkan seluruh aparatur sipil negara untuk menjaga disiplin, integritas, dan komitmen kerja, termasuk ketepatan waktu, kepatuhan terhadap regulasi, serta pencapaian target kinerja.
Ia meminta para kepala SKPA menjadi teladan bagi seluruh jajaran di instansi masing-masing serta memastikan setiap arahan pimpinan dapat diterjemahkan secara cepat dan terukur.
Selain itu, Gubernur turut menekankan pentingnya percepatan realisasi anggaran tahun 2026 agar tepat waktu, tepat sasaran, dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
Dalam kesempatan tersebut, Mualem juga meminta seluruh SKPA mulai menyusun rancangan anggaran tahun 2027 yang berbasis pada prioritas strategis guna mendukung pencapaian visi pembangunan Aceh 2025–2030.
Pelantikan tersebut diharapkan mampu memperkuat soliditas birokrasi Pemerintah Aceh sekaligus meningkatkan efektivitas kinerja pemerintahan dalam mewujudkan pembangunan daerah yang lebih maju dan berkelanjutan. (**)
