Jakarta — Wali Nanggroe Aceh, Paduka Yang Mulia Tgk. Malik Mahmud Al-Haythar, melakukan pertemuan penting dengan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Jenderal Polisi (Purn) Muhammad Tito Karnavian, pada Sabtu, 12 Juli 2025, di kediaman pribadi Mendagri di Jakarta.
Pertemuan yang berlangsung hampir tiga jam tersebut digelar dalam suasana akrab dan penuh kekeluargaan. Kepala Bagian Kerja Sama dan Humas Lembaga Wali Nanggroe, Zulfikar Idris, menyebutkan bahwa pertemuan ini telah direncanakan sejak lama dan baru dapat terealisasi pada kesempatan ini.
“Ini merupakan momen yang sangat baik untuk berdiskusi langsung,” ujar Wali Nanggroe dalam pertemuan tersebut.
Sejumlah isu strategis menjadi topik pembahasan, terutama menyangkut arah pembangunan Aceh ke depan di berbagai bidang, seperti ekonomi, pendidikan, sosial budaya, serta tata kelola pemerintahan daerah. Dalam diskusi tersebut, Wali Nanggroe menegaskan perlunya dukungan kuat dari pemerintah pusat, khususnya Kementerian Dalam Negeri, untuk mempercepat pembangunan Aceh secara menyeluruh.
“Dana Otonomi Khusus (Otsus) yang selama ini dikucurkan belum memberikan dampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Aceh. Oleh karena itu, pengawasan terhadap penggunaan anggaran pembangunan di Aceh perlu ditingkatkan,” tegas Tgk. Malik Mahmud.
Ia juga menambahkan bahwa Kementerian Dalam Negeri memiliki peran strategis dalam memastikan bahwa anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) benar-benar dimanfaatkan untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakat Aceh.
Selain Dana Otsus, pembahasan juga menyinggung pentingnya penguatan peran Lembaga Wali Nanggroe (LWN). Lembaga ini didirikan berdasarkan amanah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, dan berperan sebagai pemersatu rakyat serta otoritas adat yang bersifat independen.
“Lembaga ini perlu mendapat dukungan, khususnya dalam aspek finansial, agar dapat menjalankan tugas secara optimal, termasuk menjaga perdamaian Aceh pasca-MoU Helsinki,” ujar Tgk. Malik Mahmud.
Mendagri Tito Karnavian menanggapi dengan menyampaikan keprihatinannya terhadap efektivitas Dana Otsus yang dinilai masih belum optimal. Ia menegaskan komitmen Kementerian Dalam Negeri dalam mendukung pembangunan Aceh melalui kebijakan yang tepat dan pengawasan yang lebih kuat.
“Aceh adalah salah satu provinsi dengan ketergantungan tinggi terhadap dana transfer dari pemerintah pusat. Jika Dana Otsus tidak diperpanjang atau tidak dikelola secara berkelanjutan, maka pembangunan di Aceh bisa terdampak signifikan,” ujar Tito.
Ia juga mendorong agar Wali Nanggroe, Gubernur Aceh, dan Ketua DPRA segera bertemu Presiden RI guna membahas kelanjutan Dana Otsus serta arah pembangunan jangka panjang Aceh.
Mengenai Lembaga Wali Nanggroe, Mendagri menyatakan dukungan penuh terhadap penguatan kelembagaan, termasuk rencana restrukturisasi sejumlah lembaga keistimewaan Aceh agar lebih efektif dan efisien.
Pertemuan tersebut turut dihadiri oleh sejumlah pejabat eselon I Kementerian Dalam Negeri, di antaranya Sekretaris Jenderal, Direktur Jenderal Administrasi Wilayah, Inspektur Jenderal, serta Direktur Jenderal Keuangan Daerah.
Sementara itu, Wali Nanggroe didampingi oleh Anggota Majelis Tuha Peut Prof. Dr. H. Syahrizal Abbas, Staf Khusus Dr. Muhammad Raviq, serta Katibul Wali Abdullah Hasbullah.
Acara ditutup dengan makan siang bersama dan sesi foto bersama sebagai bentuk keakraban dan semangat sinergi antara Pemerintah Aceh dan Pemerintah Pusat.
