BANDA ACEH – Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Dinas Pendidikan Dayah (DPDA) Aceh, Muhsin, S.Pd.I., M.Pd.I., meminta seluruh panitia pembangunan dayah segera memulai pekerjaan setelah penandatanganan Surat Perjanjian Swakelola (SPS). Langkah tersebut dinilai penting agar pembangunan prasarana dayah Tahun Anggaran 2026 dapat rampung sesuai target dan segera dimanfaatkan oleh masyarakat.
Arahan itu disampaikan Muhsin saat mewakili Sekretaris Daerah Aceh pada kegiatan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Aceh (NPHA) dan Surat Perjanjian Swakelola (SPS) pembangunan prasarana dayah Tahun Anggaran 2026 yang diselenggarakan Dinas Pendidikan Dayah Aceh di Aula Jeddah Asrama Haji, Banda Aceh, Kamis (9/7/2026).
Kegiatan tersebut diikuti sebanyak 291 peserta yang terdiri atas pimpinan dayah dan panitia pembangunan dari berbagai kabupaten dan kota di Aceh. Turut hadir unsur Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Inspektorat Aceh, Kejaksaan, serta pejabat eselon di lingkungan Dinas Pendidikan Dayah Aceh.
Dalam sambutannya, Muhsin menyampaikan salam dari Gubernur Aceh dan Sekretaris Daerah Aceh kepada seluruh pimpinan dayah serta peserta yang hadir. Ia menjelaskan, Pemerintah Aceh pada tahun ini mengalokasikan bantuan pembangunan bagi 102 dayah yang tersebar di 22 kabupaten dan kota, kecuali Kota Banda Aceh.
Menurut Muhsin, pembangunan prasarana tersebut dilaksanakan melalui mekanisme swakelola sebagai bentuk kepercayaan Pemerintah Aceh kepada masing-masing dayah untuk mengelola pembangunan sesuai kebutuhan di lapangan.
“Berbeda dengan pembangunan di banyak instansi lain yang menggunakan sistem tender melalui kontraktor, pembangunan prasarana dayah dilaksanakan secara swakelola. Dengan cara ini, pembangunan diharapkan benar-benar sesuai dengan kebutuhan masing-masing dayah,” ujarnya.
Ia menegaskan, keberhasilan program pembangunan tidak hanya bergantung pada dukungan pemerintah, tetapi juga menjadi tanggung jawab bersama antara panitia pembangunan dan pimpinan dayah. Karena itu, seluruh pekerjaan harus dilaksanakan sesuai spesifikasi teknis, memenuhi standar mutu, selesai tepat waktu, dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Kalau bangunannya tidak bagus, yang akan disalahkan adalah diri kita sendiri. Karena itu mari kita laksanakan pembangunan ini dengan sebaik-baiknya agar hasilnya benar-benar sesuai kebutuhan,” katanya.
Muhsin juga mengingatkan agar seluruh panitia tidak menunda pelaksanaan pembangunan setelah penandatanganan SPS. Ia menilai percepatan pekerjaan menjadi kunci agar target penyelesaian dapat tercapai sesuai jadwal yang telah ditetapkan.
“Saya minta setelah penandatanganan hari ini pekerjaan segera dimulai. Jangan menunggu hingga akhir tahun. Saya juga akan turun langsung ke lapangan untuk melihat perkembangan pembangunan. Harapan kita, pada Oktober nanti bangunan tersebut sudah dapat difungsikan,” ujarnya.
Sebagai langkah penguatan tata kelola, DPDA Aceh menghadirkan narasumber dari Inspektorat Aceh dan Kejaksaan Tinggi Aceh. Kedua institusi tersebut memberikan pembekalan kepada peserta terkait pengelolaan administrasi, pelaksanaan swakelola, serta aspek hukum agar proses pembangunan berjalan sesuai ketentuan dan terhindar dari penyimpangan maupun potensi kerugian negara.
Muhsin berharap seluruh pembangunan prasarana dayah Tahun Anggaran 2026 dapat diselesaikan tanpa temuan. Ia mengingatkan bahwa setiap pelanggaran yang menimbulkan kerugian negara akan menjadi tanggung jawab panitia pembangunan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Ia juga mengungkapkan bahwa saat ini terdapat 1.827 dayah yang terdaftar di Dinas Pendidikan Dayah Aceh, terdiri atas dayah tipe A, tipe B, tipe C, dan non-tipe. Menurutnya, peningkatan kualitas sarana dan prasarana menjadi salah satu strategi untuk memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pendidikan dayah sekaligus meningkatkan mutu pendidikan Islam di Aceh.
Selain pembangunan infrastruktur, DPDA Aceh terus menjalankan sejumlah program strategis lainnya, seperti pemberdayaan ekonomi dayah, peningkatan kompetensi tenaga pendidik, serta digitalisasi administrasi melalui platform E-Datuda (E-Data Dayah). Muhsin menilai kemandirian ekonomi menjadi faktor penting dalam mendukung keberlangsungan pengelolaan dayah dan peningkatan kualitas lulusan.
Sementara itu, Kepala Bidang Manajemen, Sarana dan Prasarana DPDA Aceh, Lian Sofian, S.H., M.H., menjelaskan bahwa pembangunan prasarana dayah tahun ini mencakup 29 paket pekerjaan dengan total anggaran sekitar Rp157 miliar. Penandatanganan SPS dilakukan secara serentak agar pelaksanaan pembangunan dapat segera dimulai dan target realisasi fisik tercapai tepat waktu.
“Kami berharap seluruh pimpinan dayah melakukan pengawasan terhadap pekerjaan sehingga pembangunan selesai sesuai jadwal dan kualitas yang telah ditetapkan,” kata Lian.
