Oleh: Syukri, Warga Pidie
Sebagai warga Pidie, saya merasa perlu menuliskan catatan ini tentang turnamen voli yang kini berlangsung dengan nama Piala Wakil Bupati Pidie. Sekilas, acara ini memang terlihat meriah. Lapangan penuh penonton, pedagang kecil dan UMKM berjualan, dan suasana seolah-olah menjadi pesta rakyat. Namun di balik kemeriahan itu, ada sejumlah hal yang mengganjal di hati.
Dana Publik untuk Branding Pejabat
Informasi yang berkembang, kegiatan ini bersumber dari hibah Pemkab melalui KONI Pidie yang notabene berasal dari APBK—uang rakyat. Jika benar demikian, mengapa turnamen tidak memakai nama resmi Pemerintah Kabupaten Pidie atau KONI Pidie, melainkan justru menonjolkan nama jabatan seorang pejabat?
Kesan yang muncul, seolah-olah biaya turnamen berasal dari kantong pribadi, padahal jelas menggunakan dana publik. Bagi saya, hal ini terasa tidak adil: uang rakyat dipakai, tetapi yang terangkat justru pencitraan individu.
Tahun Penting untuk Olahraga Pidie
Tahun 2025 sejatinya menjadi periode krusial untuk persiapan menuju PORA 2026. Atlet-atlet Pidie membutuhkan dukungan berupa pelatihan, penguatan kapasitas pelatih, serta partisipasi dalam pra-PORA. Jika anggaran justru banyak dihabiskan untuk kegiatan seremonial, dikhawatirkan prestasi olahraga Pidie akan tertinggal.
Kita tentu menginginkan KONI dan pemerintah lebih fokus pada pembinaan atlet ketimbang sekadar menggelar event yang manfaatnya tidak berkelanjutan.
Penjualan Tiket: Publik Membayar Dua Kali
Hal lain yang menimbulkan pertanyaan publik adalah penjualan tiket masuk. Penonton diwajibkan membeli tiket untuk bisa menyaksikan pertandingan, padahal turnamen ini dibiayai dengan anggaran hibah pemerintah.
Logikanya, jika dana APBK sudah dialokasikan, masyarakat seharusnya bisa menikmati turnamen secara gratis. Dengan adanya tiket berbayar, turnamen ini justru tampak lebih menyerupai kegiatan bisnis daripada pesta olahraga rakyat.
Pertanyaan berikutnya, ke mana hasil penjualan tiket tersebut disalurkan? Apakah masuk kembali ke kas daerah, digunakan untuk mendukung kegiatan KONI, atau justru mengalir ke pihak tertentu tanpa pertanggungjawaban jelas? Transparansi menjadi hal yang mutlak di sini, agar masyarakat tidak merasa “dipaksa membayar dua kali”: sekali lewat pajak, sekali lagi lewat tiket.
Momentum Damai dan Kemerdekaan
Turnamen ini juga dikaitkan dengan peringatan 20 tahun damai Aceh dan HUT ke-80 RI. Bagi saya, momentum ini sangat sakral. Peringatan perdamaian dan kemerdekaan seharusnya menjadi simbol bersama rakyat, bukan dijadikan panggung pencitraan politik. Jika simbol kebersamaan ditarik ke ranah pribadi, maknanya akan kabur.
Harapan Warga
Saya menuliskan catatan ini bukan untuk menolak adanya turnamen olahraga. Justru saya senang jika ada banyak kegiatan olahraga di Pidie. Namun saya berharap pemerintah daerah bersikap lebih transparan dalam penggunaan dana publik, termasuk hasil penjualan tiket yang wajib dipertanggungjawabkan.
Olahraga seharusnya menjadi ruang pemersatu, bukan panggung politik pribadi. Jika benar-benar ingin membangun prestasi, maka dana hibah KONI harus diarahkan sepenuhnya untuk pembinaan atlet, bukan untuk memperkuat nama seorang pejabat.
Itulah catatan saya sebagai warga yang mencintai Pidie. Semoga ke depan, kebijakan olahraga kita lebih berpihak pada prestasi, transparansi anggaran, dan kepentingan masyarakat banyak.
Salam Pidie Mulia
Tulisan ini merupakan bagian dari rubrik opini yang disediakan oleh Media Opsipedia.id. Isi artikel sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis. Redaksi Opsipedia menghormati keberagaman sudut pandang dan mendorong diskusi yang sehat dan konstruktif di ruang publik.
