BANDA ACEH – Bupati Aceh Besar H. Muharram Idris atau Syech Muharram meminta pemerintah pusat memberikan perhatian lebih terhadap pemulihan sektor pertanian yang terdampak bencana di Kabupaten Aceh Besar. Menurutnya, rehabilitasi jaringan irigasi dan pemulihan lahan persawahan harus menjadi prioritas agar produktivitas pertanian tetap terjaga.
Permintaan tersebut disampaikan Syech Muharram saat mengikuti Focus Group Discussion (FGD) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Alam Provinsi Aceh Tahun 2026 yang membahas penanganan sektor pertanian, sistem pengairan, dan daerah aliran sungai di Hermes Palace Hotel, Banda Aceh, Jumat (7/8/2026).
Dalam forum tersebut, ia menegaskan bahwa dampak bencana di Aceh Besar memang tidak banyak merusak bangunan maupun permukiman warga. Namun, kerusakan yang terjadi pada infrastruktur pendukung pertanian justru menjadi persoalan serius yang memerlukan dukungan pemerintah pusat.
“Walaupun Aceh Besar bencananya tidak merusak bangunan, rumah masyarakat, akan tapi fasilitas irigasi rusak,” kata Syech Muharram.
Menurutnya, kondisi tersebut tidak bisa dipandang sebelah mata karena Aceh Besar merupakan salah satu daerah lumbung pangan di Aceh. Dari sekitar 22.000 hektare lahan pertanian produktif, sekitar 55 persen telah didukung jaringan irigasi, sedangkan 45 persen lainnya masih bergantung pada sistem tadah hujan.
Ia menjelaskan, kerusakan jaringan pengairan akan berdampak langsung terhadap keberlangsungan produksi pertanian, terutama saat wilayah tersebut menghadapi musim kemarau dan ancaman kekeringan.
Syech Muharram mengungkapkan, Pemerintah Kabupaten Aceh Besar baru saja menetapkan status siaga kekeringan setelah lebih dari 2.000 hektare sawah di 19 dari 23 kecamatan terdampak kekurangan pasokan air.
“Baru saja kami menetapkan status siaga kekeringan di Aceh Besar. Ada sawah terdampak kekeringan dengan luas mencapai lebih dari 2.000 hektare di 19 kecamatan dari 23 kecamatan,” katanya.
Untuk mengurangi dampak kekeringan, Pemkab Aceh Besar telah melakukan berbagai langkah penanganan, termasuk memanfaatkan bantuan mesin pompa air dari Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera I guna memenuhi kebutuhan irigasi lahan pertanian.
Selain menghadapi kekeringan, Aceh Besar juga tengah berhadapan dengan bencana hidrometeorologi berupa angin kencang. Menurut Syech Muharram, pemerintah daerah telah menetapkan status siaga menyusul meningkatnya jumlah kejadian yang menyebabkan pohon tumbang, kerusakan jaringan listrik, serta rusaknya atap rumah dan sejumlah bangunan, termasuk dayah.
Dalam kesempatan itu, Syech Muharram turut menyoroti tingginya harga semen di Aceh yang dinilai menjadi kendala dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana. Ia menyebut harga semen di Aceh saat ini mencapai sekitar Rp120 ribu per sak, sehingga membebani masyarakat yang sedang membangun maupun memperbaiki bangunan.
Menurutnya, kondisi tersebut perlu menjadi perhatian pemerintah pusat karena Aceh merupakan daerah penghasil semen. Ia berharap kebijakan distribusi dan harga dapat dievaluasi agar masyarakat Aceh memperoleh harga yang lebih wajar.
“Kita punya semen, produksinya di daerah kita, biaya transportasi juga lebih rendah, tetapi harganya justru lebih mahal dibandingkan Medan. Seakan-akan Medan menjadi anak kandung, sementara Aceh menjadi anak tiri,” tegasnya.
Syech Muharram berharap dukungan anggaran dari pemerintah pusat dapat diarahkan secara proporsional untuk mempercepat pemulihan infrastruktur pertanian, khususnya jaringan irigasi yang menjadi penopang utama produktivitas sawah di Aceh Besar.
“Dengan anggaran yang digelontorkan ke Aceh yang begitu besar, tolong perhatikan juga Aceh Besar,” pungkasnya.
Sebelumnya, FGD tersebut dipandu Kepala Posko Satgas Wilayah Aceh, Dr. Safrizal ZA, M.Si., yang menekankan pentingnya memperkuat koordinasi antara pemerintah daerah dan seluruh instansi terkait dalam mempercepat rehabilitasi serta rekonstruksi pascabencana, terutama pada sektor pertanian, sistem pengairan, dan daerah aliran sungai.
“Koordinasi menjadi hal yang sangat penting dalam mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana. Penanganan harus dilakukan secara terpadu agar setiap persoalan, terutama yang berkaitan dengan pertanian, irigasi dan sungai, dapat ditangani secara tepat dan cepat,” imbuh Safrizal.
