JAKARTA – PT Hutama Karya (Persero) bersama Kementerian Pekerjaan Umum (PU) memperkuat pengawasan terhadap kualitas pembangunan infrastruktur jalan tol. Komitmen tersebut diwujudkan melalui penandatanganan Lembar Komitmen Pemenuhan Mutu Konstruksi Jalan Tol yang diselenggarakan Direktorat Jenderal Bina Marga di Jakarta, Kamis (29/10/2026).
Langkah ini menjadi bagian dari upaya mendukung Asta Cita Pemerintah dalam menghadirkan pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan. Selain memperkuat konektivitas, pembangunan tersebut diharapkan mampu mendorong pemerataan ekonomi antardaerah.
Kegiatan tersebut dihadiri Direktur Jenderal Bina Marga Roy Rizali Anwar, Plt. Sekretaris Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Ira Ariani Chaerunisa, Direktur Jalan Bebas Hambatan Dedy Gunawan, Direktur Operasi III Hutama Karya Iwan Hermawan, serta perwakilan Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) dan penyedia jasa.
Penandatanganan komitmen ini menjadi bentuk kesepakatan bersama untuk memastikan setiap tahapan pembangunan jalan tol berjalan sesuai spesifikasi teknis, standar kualitas, serta ketentuan yang berlaku.
Pengawasan dan pengendalian mutu menjadi aspek penting dalam menjaga keandalan infrastruktur. Penerapannya dilakukan sejak tahap perencanaan, pelaksanaan konstruksi, hingga jalan tol mulai beroperasi dan digunakan masyarakat.
Upaya tersebut juga berkaitan dengan pemenuhan Service Level Agreement (SLA) yang menjadi acuan dalam menjaga kualitas dan tingkat pelayanan jalan tol.
Dengan memastikan mutu konstruksi sejak awal pembangunan, infrastruktur yang dihasilkan diharapkan mampu memenuhi standar pelayanan, mulai dari kondisi jalan, keselamatan, kenyamanan, hingga keandalan fasilitas pendukung selama masa operasional.
Direktur Operasi III Hutama Karya Iwan Hermawan mengatakan bahwa kualitas konstruksi merupakan salah satu aspek mendasar yang harus diperhatikan dalam pembangunan maupun pengelolaan jalan tol.
Menurutnya, keberhasilan pembangunan infrastruktur tidak cukup hanya dilihat dari ketepatan waktu penyelesaian pekerjaan. Kualitas hasil konstruksi juga harus mampu menjaga kinerja pelayanan serta memberikan manfaat dalam jangka panjang bagi masyarakat.
“Bagi Hutama Karya, muti konstruksi merupakan prioritas yang harus dijaga dalam setiap tahapan pekerjaan,” ujar Iwan Hermawan.
Ia menambahkan, kualitas pembangunan yang baik menjadi fondasi utama agar jalan tol dapat beroperasi secara optimal dan memenuhi standar pelayanan yang telah ditetapkan.
“Karena itu, kami berkomitmen untuk menjaga kualitas infrastruktur secara berkelanjutan, termasuk dalam mendukung pemenuhan SLA, sehingga pengguna jalan dapat merasakan perjalanan yang aman, nyaman, dan andal,” tegas Iwan.
Lebih lanjut, Iwan menilai pemenuhan standar mutu konstruksi membutuhkan kerja sama seluruh pihak yang terlibat, baik pemerintah, BUJT, maupun penyedia jasa.
Kesamaan penerapan standar teknis, pengawasan, dan evaluasi menjadi faktor penting untuk mempertahankan kualitas hasil pembangunan selama masa operasional. Langkah tersebut sekaligus bertujuan meminimalkan potensi gangguan terhadap pelayanan jalan tol.
Sebagai salah satu Badan Usaha Jalan Tol yang terlibat dalam pengembangan dan pengelolaan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS), Hutama Karya terus menempatkan kualitas konstruksi dan pemenuhan standar pelayanan sebagai bagian dari tanggung jawab perusahaan.
Melalui pengelolaan infrastruktur yang terintegrasi, perusahaan berupaya menghadirkan jalan tol yang tidak hanya memperlancar mobilitas masyarakat, tetapi juga meningkatkan aksesibilitas dan mendukung aktivitas ekonomi di berbagai wilayah Sumatra.
Ke depan, Hutama Karya akan terus memperkuat koordinasi dengan Kementerian PU dan seluruh pemangku kepentingan untuk menghadirkan infrastruktur jalan tol yang berkualitas, aman, serta berkelanjutan.
Komitmen tersebut menjadi salah satu kontribusi perusahaan dalam mendukung pencapaian Asta Cita, terutama melalui peningkatan konektivitas dan pemerataan pembangunan.
Upaya ini sekaligus mencerminkan semangat Melayani Sepenuh Hati yang diwujudkan melalui peningkatan kualitas infrastruktur dan pelayanan agar manfaatnya dapat dirasakan secara nyata oleh masyarakat.(**)
