BANDA ACEH – Polemik penanganan kasus mantan pejabat Inspektorat Kota Banda Aceh berinisial FD membuka ruang evaluasi terhadap efektivitas norma dalam Qanun Hukum Jinayat. Persoalan tersebut dinilai bukan semata-mata berkaitan dengan penegakan hukum, tetapi juga kemampuan regulasi menjangkau perkembangan perbuatan yang terjadi di tengah masyarakat.
Pandangan itu disampaikan Dosen UIN Ar-Raniry, Dr Syarifah Rahmatillah SHI MH, dalam Focus Group Discussion (FGD) terkait Hukum Jinayat yang diselenggarakan IKAMBA Banda Aceh di Aula Bapelkes, Jalan Tgk. Daud Beureueh, Banda Aceh, Jumat (20/11/2026).
Dalam pemaparannya, Syarifah menegaskan bahwa Qanun Hukum Jinayat merupakan bagian dari hukum positif yang pelaksanaannya harus tetap berpedoman pada asas legalitas dan kepastian hukum. Karena itu, suatu perbuatan tidak dapat dipaksakan masuk ke dalam kategori jarimah apabila unsur delik yang disyaratkan dalam ketentuan hukum tidak terpenuhi.
Ia menguraikan sejumlah ketentuan dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 beserta perubahannya melalui Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2025. Menurutnya, terdapat persoalan pada cakupan rumusan norma yang perlu dikaji lebih mendalam, terutama ketika dihadapkan pada perbuatan konkret yang menjadi perhatian masyarakat.
Syarifah juga menguji kemungkinan penerapan ketentuan mengenai pelecehan seksual. Namun, berdasarkan analisisnya terhadap definisi dan unsur yang melekat pada ketentuan tersebut, perbuatan yang sedang dibahas tidak serta-merta dapat dikategorikan sebagai jarimah pelecehan seksual.
“Jika unsur delik yang tersedia tidak terpenuhi, aparat penegak hukum, jaksa maupun hakim tidak boleh menciptakan delik baru melalui penafsiran. Di sinilah asas legalitas harus kita tegakkan,” tegasnya.
Ia lebih memilih istilah normative gap atau kesenjangan normatif untuk menggambarkan kondisi tersebut. Artinya, norma hukum sebenarnya telah tersedia, tetapi belum sepenuhnya mampu menjangkau seluruh bentuk perbuatan yang berkembang di masyarakat.
Menurutnya, persoalan itu tidak boleh diselesaikan dengan memaksakan penerapan pasal yang tidak sesuai. Langkah yang diperlukan justru pembenahan melalui proses legislasi yang terukur dan didukung kajian akademik.
Syarifah menilai perkembangan persoalan sosial berlangsung jauh lebih cepat dibandingkan proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Karena itu, pengawasan terhadap perumusan qanun menjadi tanggung jawab bersama, termasuk kalangan akademisi, masyarakat, dan para pemangku kepentingan.
Ia mendorong agar evaluasi dilakukan melalui pemetaan masalah, pengumpulan fakta, kajian akademik, serta peninjauan kembali terhadap norma yang berlaku. Dengan demikian, penyempurnaan regulasi tidak hanya didasarkan pada satu kasus, tetapi juga mempertimbangkan kebutuhan hukum masyarakat dalam jangka panjang.
“Partisipasi masyarakat bukan hanya diperlukan untuk mendukung penegakan Syariat Islam, tetapi juga untuk mengidentifikasi ketika hukum yang ada ternyata membutuhkan penyempurnaan,” ujarnya.
FGD yang menghadirkan unsur pemerintahan, ulama, akademisi, ahli psikologi, budayawan, mahasiswa, serta berbagai elemen masyarakat tersebut menjadi ruang pertukaran gagasan untuk memperkuat substansi Qanun Hukum Jinayat.
Melalui evaluasi dan kajian lintas disiplin, penyempurnaan regulasi diharapkan dapat memperkuat pelaksanaan Syariat Islam di Aceh, sekaligus memastikan setiap proses penegakan hukum berjalan sesuai norma, prinsip legalitas, dan kepastian hukum. []
