Banda Aceh – Proyek pembangunan PT Semen Indonesia Aceh (SIA) yang berlokasi di Laweung, Kabupaten Pidie, hingga kini masih terhenti. Salah satu penyebab utama terhambatnya proyek strategis ini adalah belum tuntasnya proses pembebasan lahan milik warga setempat.
Padahal, kehadiran pabrik semen ini dinilai sangat penting untuk membuka lapangan pekerjaan baru dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi lokal, terutama di tengah tingginya angka pengangguran dan kemiskinan di Aceh.
Menanggapi kondisi tersebut, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), Khalid, S.Pd.I, mendesak Pemerintah Aceh agar segera mengambil langkah konkret untuk menyelesaikan persoalan lahan yang menghambat keberlanjutan proyek tersebut.
“Kita di DPR tentu akan mendukung setiap langkah pemerintah dalam mendatangkan investor ke Aceh,”ujar Khalid kepada media di Banda Aceh, Sabtu (2/8/2025).
Lebih lanjut, politisi Partai Golkar ini menegaskan bahwa kehadiran industri besar seperti pabrik semen Laweung tidak hanya membuka peluang kerja bagi masyarakat, tetapi juga akan memberikan kontribusi pendapatan daerah (PAD) melalui sektor industri dan logistik.
Dukungan Wagub Aceh
Khalid juga mengapresiasi langkah Wakil Gubernur Aceh, H. Fadhlullah SE atau yang akrab disapa Dek Fadh, yang baru-baru ini bertemu langsung dengan Direktur Utama PT Semen Indonesia (SIG), Indrieffouny Indra, di Jakarta. Pertemuan tersebut berlangsung di Kantor Pusat SIG, South Quarter, Jakarta Selatan, pada Rabu (30/7/2025).
Dalam pertemuan tersebut, kedua belah pihak membahas kelanjutan pembangunan pabrik semen di Laweung serta rencana pemanfaatan pelabuhan industri milik SIG yang berada di kawasan tersebut.
“Kami berharap pertemuan itu membawa angin segar untuk kelanjutan proyek ini. Solusi pasti ada, yang penting ada kemauan dari semua pihak,” tambah Khalid.
Dek Fadh juga menyoroti pentingnya pelabuhan milik PT Semen Indonesia sebagai akses logistik strategis di wilayah pesisir timur Aceh. Potensi pemanfaatan pelabuhan itu dapat mendukung kelancaran distribusi material dan mendorong pertumbuhan sektor industri lainnya di wilayah tersebut.
Dorongan untuk Pemerintah Aceh
Khalid meminta Pemerintah Aceh untuk lebih proaktif dalam memfasilitasi penyelesaian pembebasan lahan, agar investor tidak kehilangan kepercayaan terhadap iklim investasi di daerah ini.
“Lapangan pekerjaan sangat terbatas, sementara masyarakat membutuhkan penghidupan yang layak. Jika proyek besar seperti ini tertunda terus, maka kita sendiri yang rugi,” tegasnya.
Sebagai wakil rakyat, ia memastikan bahwa pihaknya di DPRA akan terus mengawal proses penyelesaian proyek tersebut hingga tuntas, demi kemajuan ekonomi Aceh secara keseluruhan.
