BANDA ACEH – Pemerintah Aceh terus mempercepat pemulihan sektor pertanian pascabencana hidrometeorologi yang berdampak pada puluhan ribu hektare lahan sawah di berbagai daerah. Upaya rehabilitasi dan rekonstruksi lahan pertanian saat ini dikoordinasikan oleh Dinas Pertanian dan Perkebunan (Distanbun) Aceh bersama pemerintah kabupaten/kota serta Kementerian Pertanian.
Gubernur Aceh, Muzakir Manaf atau Mualem, memberikan apresiasi terhadap kinerja Distanbun Aceh yang dinilai berhasil menjalankan program pemulihan secara optimal. Pernyataan tersebut disampaikan melalui Juru Bicara Pemerintah Aceh, Dr. Nurlis Effendi.
Menurut Nurlis, salah satu indikator keberhasilan tersebut adalah dimulainya kembali gerakan tanam padi di lahan yang telah direhabilitasi. Gerakan tanam perdana pascabencana dilaksanakan di Desa Bukit Panjang, Kecamatan Karang Baru, Kabupaten Aceh Tamiang, pada Minggu, 5 Juli 2026, yang diresmikan oleh Sekretaris Daerah Aceh, M. Nasir Syamaun, mewakili Gubernur Aceh.
Sebelumnya, kegiatan serupa telah digelar di Kecamatan Kuta Blang, Kabupaten Bireuen, pada 24 April 2026. Kegiatan tersebut dihadiri Direktur Perlindungan dan Optimasi Lahan Kementerian Pertanian RI, Dr. Dede Sulaiman, mewakili Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman. Program serupa juga telah dilaksanakan di Kabupaten Aceh Utara dengan kehadiran langsung Menteri Pertanian, serta di sejumlah kabupaten lainnya di Aceh.
Selain capaian di lapangan, kinerja Distanbun Aceh juga berdampak pada meningkatnya dukungan anggaran dari Kementerian Pertanian. Jika pada tahap pertama bantuan yang dialokasikan mencapai Rp380 miliar, maka pada tahap kedua meningkat menjadi Rp515 miliar.
Pelaksana Tugas Kepala Distanbun Aceh, Dr. Ir. Azanuddin Kurnia, menyampaikan bahwa bencana hidrometeorologi telah memengaruhi sekitar 57.485 hektare sawah di Aceh. Dari jumlah tersebut, sekitar 27.437 hektare mengalami kerusakan ringan, 13.651 hektare rusak sedang, 16.276 hektare rusak berat, dan 120 hektare dinyatakan hilang.
Azanuddin menjelaskan bahwa hingga saat ini program optimasi lahan dan rehabilitasi yang telah maupun sedang berjalan telah mencakup sekitar 40.852 hektare sawah, baik yang mengalami kerusakan ringan maupun berat. Sementara itu, sekitar 16.633 hektare lahan yang tergolong rusak berat dan sawah yang hilang masih menunggu penanganan.
Perkuat Kolaborasi dan Komunikasi
Nurlis mengatakan, program rehabilitasi sawah dilaksanakan melalui kerja sama antara Kementerian Pertanian, Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh, serta dinas pertanian kabupaten/kota di wilayah terdampak.
Atas dukungan tersebut, Gubernur Aceh menyampaikan apresiasi kepada Menteri Pertanian beserta jajaran yang telah memberikan bantuan dalam proses pemulihan sektor pertanian.
Mualem juga memberikan penghargaan kepada Plt. Kepala Distanbun Aceh beserta seluruh jajaran hingga tingkat kabupaten/kota yang dinilai terus bekerja maksimal dalam mempercepat rehabilitasi lahan pertanian.
Melalui Juru Bicara Pemerintah Aceh, Gubernur menginstruksikan Distanbun Aceh untuk terus meningkatkan kinerja demi mendukung kesejahteraan petani, khususnya mereka yang terdampak bencana hidrometeorologi.
Selain itu, Plt. Kepala Distanbun Aceh diminta memperkuat koordinasi dan komunikasi dengan berbagai pihak, mulai dari Kementerian Pertanian, Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Kementerian Dalam Negeri, pemerintah kabupaten/kota, perguruan tinggi, TNI, Polri, hingga para pemangku kepentingan lainnya agar seluruh program berjalan sesuai target.
Pemerintah Aceh berharap percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi lahan pertanian tidak hanya mengembalikan fungsi lahan yang terdampak, tetapi juga mampu meningkatkan produktivitas pertanian dan kesejahteraan petani di seluruh wilayah yang terkena bencana.
Progres Pemulihan Lahan
Program optimasi lahan untuk sawah dengan tingkat kerusakan ringan memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp155,66 miliar dalam bentuk bantuan pemerintah. Program ini mencakup 16 kabupaten/kota dengan target penanganan seluas 27.071 hektare. Hingga kini, pekerjaan fisik yang telah berkontrak mencapai 22.126 hektare atau sekitar 56 persen dari target.
Untuk lahan dengan kerusakan sedang, Pemerintah Aceh mengalokasikan anggaran sebesar Rp186,04 miliar bagi rehabilitasi lahan di 11 kabupaten dengan luas mencapai 13.781 hektare. Progres konstruksi yang dikerjakan kelompok tani bersama TNI telah mencapai sekitar 4.393 hektare atau 32 persen dari target.
Di bidang irigasi, pembangunan 641 unit irigasi perpompaan di 16 kabupaten/kota dengan anggaran Rp98,07 miliar telah terealisasi sebanyak 456 unit atau dengan realisasi keuangan sekitar 53,2 persen. Sementara sisanya masih dalam tahap pengerjaan maupun penyelesaian administrasi dan perencanaan.
Pembangunan irigasi perpipaan sebanyak 149 unit di 13 kabupaten/kota dengan anggaran Rp14,01 miliar juga telah mencapai progres sekitar 50 persen. Selain itu, pembangunan 45 unit bangunan konservasi dengan anggaran Rp5,4 miliar mencatat realisasi keuangan sekitar 36 persen.
Sementara itu, pembangunan jaringan irigasi tersier yang ditargetkan sebanyak 300 unit dengan anggaran Rp30 miliar telah mencapai sekitar 78 persen atau sebanyak 235 unit telah terbangun. Adapun pembangunan Jalan Usaha Tani (JUT) sebanyak 106 unit dengan anggaran Rp11,66 miliar telah mencatat realisasi keuangan sekitar 31 persen.
Secara keseluruhan, realisasi keuangan seluruh program rehabilitasi dan rekonstruksi lahan pertanian pascabencana hidrometeorologi di Aceh telah mencapai 48,48 persen hingga 21 Juli 2026.
