ACEH BESAR – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Besar terus mengintensifkan penanganan dampak kekeringan yang mulai memengaruhi ketersediaan air bersih dan sektor pertanian. Sejak status darurat bencana kekeringan ditetapkan pada 30 Juli 2026, berbagai langkah percepatan dilakukan untuk memastikan kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi sekaligus melindungi lahan pertanian dari ancaman gagal panen.
Komitmen tersebut ditegaskan dalam rapat percepatan penanganan bencana kekeringan yang dipimpin Bupati Aceh Besar H. Muharram Idris atau Syech Muharram di Posko Penanganan Bencana Pos Induk Damkar BPBD Aceh Besar, Sibreh, Kecamatan Sukamakmur, Senin (3/8/2026).
Dalam rapat itu, pemerintah menetapkan dua fokus utama penanganan, yakni menjamin pasokan air bersih bagi masyarakat dan menjaga keberlangsungan produksi pertanian melalui distribusi air ke lahan persawahan yang terdampak.
Untuk memenuhi kebutuhan air bersih, Pemkab Aceh Besar mengoptimalkan layanan PDAM Tirta Mountala dengan sistem distribusi bergilir. Selain itu, pemerintah juga mengerahkan mobil tangki serta menempatkan tandon air di sejumlah titik, termasuk di Gampong Lamsidaya, Kecamatan Darul Imarah, dan Lampanah Leungah, Kecamatan Seulimeum.
Sementara di sektor pertanian, penyaluran air diprioritaskan ke sejumlah kawasan sentra produksi padi, seperti Blang Raya di Kecamatan Sukamakmur, Simpang Tiga, dan Kecamatan Ingin Jaya yang mencakup sekitar 200 hektare areal persawahan.
Hasil pemantauan di lapangan menunjukkan sekitar 85 persen lahan telah memperoleh pasokan air. Adapun lahan yang belum teraliri secara maksimal akan didukung dengan tambahan mesin pompa air agar seluruh areal dapat segera dimanfaatkan petani.
Bupati Aceh Besar H. Muharram Idris mengatakan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) bergerak secara terpadu sejak status darurat ditetapkan.
“Permasalahan ini tidak hanya berdampak pada sektor pertanian, tetapi juga terhadap kebutuhan air bersih masyarakat. Karena itu seluruh perangkat daerah harus bekerja secara terpadu agar penanganannya berjalan maksimal,” ujarnya.
Menurut Syech Muharram, menurunnya debit air baku di Krueng Aceh sempat memengaruhi operasional PDAM Tirta Mountala sehingga distribusi air kepada pelanggan harus dilakukan secara bergiliran. Namun, berdasarkan laporan Dinas PUPR Aceh Besar, kondisi debit air mulai menunjukkan tren positif dengan kenaikan dari sekitar 55 sentimeter menjadi 80 sentimeter.
Untuk memperkuat upaya penanganan, Pemkab Aceh Besar juga menerima dukungan lima unit pompa air pinjam pakai dari Balai Wilayah Sungai (BWS). Bantuan tersebut merupakan bagian dari rencana penyediaan sebanyak 20 unit pompa air guna memperluas jangkauan distribusi air ke lahan pertanian.
Pemerintah juga menerapkan sistem pengaturan distribusi air irigasi secara bergiliran antara wilayah hulu, tengah, dan hilir sehingga seluruh kawasan pertanian memperoleh pasokan air secara merata.
Di sisi lain, Dinas Pertanian Aceh Besar terus melakukan verifikasi di sejumlah lokasi terdampak untuk memastikan penyebab penurunan produktivitas sawah. Langkah tersebut dilakukan agar dapat diketahui apakah kondisi itu disebabkan oleh kekeringan atau serangan organisme pengganggu tanaman (OPT), sehingga penanganan yang diberikan lebih tepat sasaran.
Sementara itu, Wakil Bupati Aceh Besar Drs. H. Syukri A. Jalil menekankan bahwa penanganan bencana kekeringan membutuhkan sinergi seluruh elemen pemerintahan, mulai dari tingkat kabupaten hingga aparatur gampong.
“Penanganan kekeringan ini tidak bisa dilakukan sendiri. Harus ada keterlibatan semua pihak, mulai dari tingkat kabupaten, kecamatan hingga gampong. Yang paling penting adalah koordinasi dan penyampaian informasi mengenai kondisi di lapangan agar setiap permasalahan dapat segera ditangani sesuai kebutuhan,” ucap Syukri.
Ia juga menginstruksikan seluruh camat di Aceh Besar untuk terus memantau perkembangan kondisi di wilayah masing-masing dan segera melaporkannya kepada pemerintah kabupaten. Langkah tersebut dinilai penting agar setiap persoalan dapat direspons lebih cepat sesuai kebutuhan masyarakat.
“Kami berharap para camat aktif melaporkan setiap perkembangan di wilayahnya masing-masing. Pemerintah akan terus hadir bersama masyarakat, dan kami juga mengajak seluruh warga untuk saling membantu serta saling memahami agar dampak kekeringan ini dapat kita atasi bersama,” pungkasnya.
Rapat percepatan penanggulangan bencana kekeringan tersebut turut dihadiri Asisten I Sekda Aceh Besar Farhan AP, Asisten III Abdullah S.Sos, Kalaksa BPBD Aceh Besar Ridwan Jamil S.Sos., M.Si., Plt Kepala Dinas Pertanian Imam Munandar STP, perwakilan Balai Wilayah Sungai Aceh, Plt Direktur PDAM Tirta Mountala Ir. Yusmadi MM, para camat se-Kabupaten Aceh Besar, serta para ketua forum keuchik kecamatan se-Aceh Besar.
