BANDA ACEH – Pemerintah Aceh melaporkan progres penanganan bencana hidrometeorologi menunjukkan perkembangan yang semakin positif. Selain pembangunan hunian sementara (Huntara) yang hampir rampung, pemerintah kini mengalihkan fokus pada percepatan pembangunan hunian tetap (Huntap) serta pemulihan infrastruktur jalan dan jembatan di wilayah terdampak.
Perkembangan tersebut disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh, M. Nasir Syamaun, dalam Rapat Koordinasi Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera yang digelar di Gedung Serbaguna Setda Aceh, Jumat (24/7/2026). Rapat tersebut dihadiri perwakilan Kementerian Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan RI serta para kepala daerah dari wilayah terdampak bencana.
“Begitu juga pemulihan infrastruktur jalan dan jembatan terus berjalan dengan baik,” kata Nasir.
Sekda Aceh menjelaskan, realisasi pembangunan Huntara kini telah mencapai 99 persen. Dari target sebanyak 20.797 unit, sebanyak 20.715 unit telah selesai dibangun dan siap dimanfaatkan masyarakat terdampak.
“Sudah terealisasi sebanyak 20.715 unit dari target total 20.797 unit. Jadi hampir rampung,” katanya.
Seiring hampir selesainya pembangunan Huntara, Pemerintah Aceh mulai mengarahkan perhatian pada percepatan pembangunan hunian tetap sebagai solusi jangka panjang bagi warga terdampak bencana.
“Realisasi Huntap saat ini masih berada di angka 3,6 persen atau baru terbangun 397 unit dari total kebutuhan yang mencapai 37.107 unit,” katanya.
Di sektor infrastruktur, Nasir mengungkapkan proses pemulihan terus menunjukkan kemajuan. Sebanyak 46 ruas jalan nasional dan 23 jembatan nasional telah kembali difungsikan secara darurat. Sementara itu, 1.543 dari total 1.638 ruas jalan daerah juga telah kembali dapat dimanfaatkan masyarakat.
Selain pembangunan fisik, Pemerintah Aceh terus mengoptimalkan pemanfaatan anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi. Hingga saat ini, realisasi keuangan yang bersumber dari Transfer ke Daerah (TKD) Tahun 2026 telah mencapai Rp146,73 miliar atau sekitar 17,8 persen dari total pagu Rp824,82 miliar.
Dana tersebut dialokasikan untuk mendukung 766 paket kegiatan penanganan bencana. Dari jumlah tersebut, sebanyak 353 paket atau sekitar 46,1 persen telah memasuki tahap pelaksanaan fisik.
“Melalui desk bersama 10 Kementerian/Lembaga pada 22–23 Juli 2026, teridentifikasi kebutuhan 2.537 paket kegiatan bernilai sekitar Rp5 triliun. Saat ini, realisasi pendanaan yang berjalan mencapai Rp2,07 triliun (41,48%),” kata Nasir.
Dalam forum tersebut, Pemerintah Aceh juga menyampaikan sejumlah usulan strategis kepada pemerintah pusat guna mempercepat proses rehabilitasi dan rekonstruksi di daerah terdampak.
“Kita membutuhkan penguatan anggaran Kementerian/Lembaga (K/L) untuk menutup kesenjangan alokasi dana agar berbagai program prioritas dapat segera dieksekusi di lapangan,” ujarnya.
Selain dukungan pendanaan, Pemerintah Aceh juga mengusulkan percepatan penanganan infrastruktur konektivitas, khususnya terhadap 10 ruas jalan prioritas nasional yang berada di kabupaten/kota terdampak.
“Kami mengusulkan penanganan 10 ruas jalan prioritas nasional yang tersebar di 10 kabupaten/kota terdampak demi memulihkan akses ekonomi masyarakat,” katanya.
Usulan tersebut meliputi ruas jalan di Aceh Utara, Aceh Tengah, Aceh Selatan, Aceh Singkil, Aceh Tenggara, Aceh Besar, Aceh Jaya, Gayo Lues, Aceh Tamiang, dan Aceh Timur.
Menurut Nasir, ruas-ruas tersebut memiliki peran strategis dalam mendukung aktivitas masyarakat dan distribusi logistik.
“Ruas-ruas ini merupakan akses vital yang menghubungkan pusat pertumbuhan ekonomi, kawasan permukiman, serta jalur distribusi barang dan jasa,” kata Nasir.
Pemerintah Aceh berharap usulan tersebut dapat menjadi bagian dari prioritas pembangunan nasional agar proses rehabilitasi tidak hanya berorientasi pada perbaikan infrastruktur, tetapi juga memperkuat ketahanan wilayah.
“Sehingga proses rehabilitasi tidak hanya memulihkan infrastruktur yang rusak, tetapi juga memperkuat konektivitas wilayah,” ujarnya.
“Efeknya akan mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan mobilitas masyarakat, serta memperkuat ketahanan Aceh terhadap risiko bencana di masa mendatang.”
Untuk mempercepat penyelesaian berbagai kendala teknis, Nasir juga mengusulkan pembentukan sistem koordinasi terpadu melalui penunjukan Person in Charge (PIC) di setiap kementerian dan lembaga.
Di akhir pemaparannya, Sekda Aceh menegaskan komitmen Pemerintah Aceh untuk terus bersinergi dengan pemerintah pusat dalam memastikan seluruh tahapan rehabilitasi dan rekonstruksi berjalan tepat sasaran.
“Pemerintah Aceh berkomitmen untuk terus menjadi mitra aktif Pemerintah Pusat dalam mengawal setiap tahapan rehabilitasi dan rekonstruksi. Mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan, agar seluruh program benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat,” ujarnya.
