BANDA ACEH – Pemerintah Aceh meminta Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) segera merealisasikan pembangunan kembali empat jembatan gantung yang rusak akibat banjir. Permintaan tersebut disampaikan menyusul viralnya video yang memperlihatkan siswa dan guru di Kabupaten Gayo Lues harus mempertaruhkan keselamatan dengan menyeberangi sungai menggunakan tali demi bisa mengikuti kegiatan belajar mengajar.
Langkah tersebut merupakan tindak lanjut atas arahan Gubernur Aceh, Muzakir Manaf (Mualem), yang menilai kerusakan jembatan telah mengganggu akses pendidikan sekaligus aktivitas ekonomi masyarakat di sejumlah wilayah terdampak.
Desakan itu disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh, M. Nasir Syamaun, saat menerima Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana BNPB, Prof. Dr. Ir. Muhammad Dirhamsyah, di ruang kerja Sekda Aceh, Selasa (28/7/2026).
Dalam pertemuan tersebut, Sekda menegaskan bahwa pembangunan kembali jembatan tidak bisa lagi ditunda karena menyangkut keselamatan masyarakat, terutama anak-anak yang setiap hari harus menempuh perjalanan menuju sekolah.
“Kami mendesak BNPB agar empat jembatan vital ini segera dibangun kembali. Penanganan ini sangat mendesak karena menyangkut keselamatan anak-anak sekolah dan keberlangsungan roda ekonomi warga,” ujar Sekda Nasir.
Salah satu lokasi yang menjadi perhatian utama Pemerintah Aceh adalah Desa Kendawi, Kecamatan Dabun Gelang, Kabupaten Gayo Lues. Di daerah tersebut, jembatan gantung yang rusak memaksa para pelajar dan guru menyeberangi sungai melalui sisa konstruksi jembatan dengan berpegangan pada tali, sebuah kondisi yang dinilai sangat membahayakan keselamatan.
Selain Jembatan Desa Kendawi, Pemerintah Aceh juga mengusulkan percepatan rekonstruksi Jembatan Sikundo di Kecamatan Pante Ceureumen, Kabupaten Aceh Barat, Jembatan Gantung Lhok Kuyun di Kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh Utara, serta Jembatan Gantung Penghubung yang menghubungkan Kecamatan Syamtalira Aron dengan Kecamatan Samudera di Kabupaten Aceh Utara.
Keempat jembatan tersebut dinilai memiliki peran strategis karena menjadi jalur utama mobilitas masyarakat, akses pendidikan, distribusi hasil pertanian, hingga aktivitas ekonomi warga di kawasan pedalaman.
Sekda Aceh berharap pemerintah pusat memberikan perhatian khusus terhadap kondisi tersebut melalui percepatan alokasi anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.
“Pemerintah Aceh berharap pemerintah pusat melalui BNPB dapat memberikan perhatian khusus dan mempercepat alokasi anggaran penanganan pascabencana, guna memastikan proses belajar-mengajar serta mobilitas warga kembali normal,” ujar M. Nasir.
Menanggapi usulan tersebut, Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana BNPB, Muhammad Dirhamsyah, menyatakan komitmennya untuk mengawal langsung usulan pembangunan empat jembatan itu di tingkat pusat.
Menurutnya, pemulihan konektivitas antarwilayah merupakan bagian penting dari proses penanganan pascabencana karena berdampak langsung terhadap aktivitas pendidikan, pelayanan publik, dan perekonomian masyarakat.
“Kami telah mencatat seluruh usulan prioritas ini dan siap menyampaikannya secara langsung kepada Kepala BNPB pusat,” kata Dirhamsyah.
Pemerintah Aceh berharap dukungan BNPB dapat segera terealisasi sehingga akses masyarakat yang selama ini terputus akibat kerusakan jembatan kembali pulih. Percepatan pembangunan infrastruktur tersebut dinilai menjadi langkah penting untuk menjamin keselamatan pelajar, memperlancar mobilitas warga, sekaligus menggerakkan kembali roda perekonomian di daerah-daerah terdampak banjir.
