ACEH BESAR – Pemerintah Kabupaten Aceh Besar menegaskan komitmennya untuk terus memperbaiki pelayanan publik dan mempercepat program pembangunan yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.
Komitmen tersebut disampaikan Bupati Aceh Besar H Muharram Idris saat menghadiri Rapat Paripurna DPRK Aceh Besar di Gedung DPRK Aceh Besar, Rabu (19/8/2026). Ia hadir bersama Wakil Bupati Aceh Besar Drs Syukri.
Rapat tersebut membahas penyampaian pemandangan umum serta pendapat akhir fraksi-fraksi DPRK Aceh Besar terhadap Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Besar tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBK Aceh Besar Tahun Anggaran 2025.
Sejumlah unsur Forkopimda turut hadir. Hadir pula Ketua DPRK Aceh Besar Abdul Muchti, Wakil Ketua DPRK Naisabur dan Muhsin, Sekdakab Aceh Besar Bahrul Jamil SSos MSi, para staf ahli bupati, asisten Sekdakab, kepala OPD, para camat serta ketua lembaga keistimewaan Aceh.
Dalam penyampaiannya, Muharram menegaskan Pemerintah Kabupaten Aceh Besar akan menindaklanjuti berbagai saran dan masukan yang disampaikan fraksi-fraksi DPRK.
Menurutnya, optimalisasi pemerintahan dan peningkatan kualitas pelayanan publik menjadi bagian penting dari arah pembangunan Aceh Besar pada 2026. Pemerintah daerah juga akan terus mendorong program yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
Selain sektor pelayanan dan pembangunan, Pemkab Aceh Besar bersama Forkopimda serta OPD terkait tengah memperkuat penanganan dampak kekeringan yang terjadi dalam beberapa pekan terakhir.
Pemerintah daerah juga mengakui masih terdapat sejumlah kekurangan dalam pembangunan. Karena itu, seluruh OPD diminta bergerak cepat merespons kebutuhan masyarakat yang disampaikan melalui pemandangan umum fraksi DPRK Aceh Besar.
APBK 2025 Catat Surplus
Dalam rapat tersebut turut disampaikan realisasi APBK Aceh Besar Tahun Anggaran 2025. Pendapatan daerah terealisasi sebesar Rp1.770.972.773.434,31. Sementara belanja mencapai Rp1.673.156.624.476,24.
Dengan angka tersebut, realisasi APBK mencatat surplus sebesar Rp97.816.148.958,07.
Pada sisi pembiayaan, penerimaan tercatat Rp77.836.865.441,32. Sementara pengeluaran mencapai Rp5.500.000.000 sehingga pembiayaan netto sebesar Rp72.336.865.441,32.
Muharram menyebut berbagai capaian pembangunan sepanjang 2025 telah memberikan manfaat bagi masyarakat. Hal itu juga tercermin dari sejumlah pengakuan dan penghargaan yang diterima Kabupaten Aceh Besar dalam berbagai bidang.
Pemkab Aceh Besar menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang ikut mendukung pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan. Dukungan tersebut berasal dari DPRK Aceh Besar, Forkopimda, perangkat daerah, pemerintah gampong, pihak swasta hingga masyarakat.
“Alhamdulillah, tahun ini kita berhasil kembali mempertahankan predikat WTP yang ke-14 kalinya secara berturut-turut. Prestasi ini merupakan prestasi atas kerja keras kita bersama,” paparnya.
Predikat Wajar Tanpa Pengecualian atau WTP tersebut dinilai menjadi modal untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan. Bupati meminta capaian itu diikuti dengan penggunaan anggaran yang efektif dan tepat sasaran.
Pemerintah Kabupaten Aceh Besar juga berharap kerja sama dengan DPRK semakin kuat. Sinergi kedua lembaga dinilai penting untuk memastikan berbagai rekomendasi dan aspirasi masyarakat dapat diterjemahkan menjadi program pembangunan.
Kekeringan hingga Pasar Induk Lambaro Jadi Sorotan
Sebelumnya, fraksi-fraksi DPRK Aceh Besar menyampaikan sejumlah catatan dan harapan kepada pemerintah daerah.
Beberapa persoalan yang menjadi perhatian antara lain penanganan kekeringan, peningkatan pelayanan publik, pembangunan fasilitas umum dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah atau PAD.
Penataan serta pengelolaan Pasar Induk Lambaro juga menjadi salah satu perhatian dalam pemandangan umum fraksi. Selain itu, DPRK mendorong pemerintah mempertahankan predikat WTP yang telah diraih Aceh Besar selama 14 tahun berturut-turut.
Ketua DPRK Aceh Besar Abdul Muchti berharap APBK dapat dikelola sebaik mungkin. Anggaran daerah harus diarahkan untuk mendukung kemajuan daerah sekaligus menjawab kebutuhan masyarakat.
Pemerintah Kabupaten Aceh Besar juga diminta segera menindaklanjuti berbagai masukan yang disampaikan fraksi. Dengan begitu, aspirasi masyarakat dapat diwujudkan melalui program yang tepat dan merata di seluruh kecamatan.
Muharram menegaskan arah pembangunan Aceh Besar ke depan tetap berfokus pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Penguatan pelayanan publik, pemberdayaan ekonomi dan peningkatan daya saing daerah menjadi bagian dari strategi tersebut.
Rapat paripurna ditutup dengan penandatanganan Berita Acara persetujuan bersama Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Besar tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBK Aceh Besar Tahun Anggaran 2025 oleh Bupati Aceh Besar bersama pimpinan DPRK Aceh Besar.(**)
