BATAM – Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah, S.E., mewakili Gubernur Aceh Muzakir Manaf dalam Rapat Koordinasi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Regional Sumatera Tahun 2026 di Batam, Rabu (12/8/2026).
Fadhlullah hadir bersama Sekretaris Daerah Aceh M. Nasir Syamaun, S.IP., MPA. Sejumlah unsur Forkopimda Aceh turut mengikuti agenda tersebut. Di antaranya Ketua DPRA Zulfadhli, A.Md., Kasdam IM Brigjen TNI Dwi Sasongko, S.E., M.H., Wakapolda Aceh Brigjen Pol Ari Wahyu Widodo, S.I.K., serta jajaran Forkopimda dan para bupati serta wali kota se-Aceh.
Gubernur Aceh Muzakir Manaf tidak dapat menghadiri kegiatan tersebut sehingga diwakili oleh Wagub Fadhlullah.
Rakor Forkopimda Regional Sumatera Tahun 2026 dirangkai dengan Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi 2026 Batch II Regional Sumatera. Forum ini menjadi ajang konsolidasi antarpimpinan daerah dan unsur penegak hukum untuk memperkuat koordinasi menghadapi berbagai persoalan strategis di kawasan Sumatera.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dalam sambutannya menekankan pentingnya kekompakan antarunsur Forkopimda. Menurutnya, setiap lembaga memiliki kewenangan dan kekuatan masing-masing sehingga membutuhkan koordinasi yang harmonis.
“Intinya, kita minta Forkopimda semakin kompak, semakin solid, karena masing-masing punya power sendiri-sendiri. Kejaksaan punya power, TNI punya power, polisi punya power, intelijen punya power, DPRD juga punya power,” kata Tito.
Tito mengingatkan, hubungan yang tidak harmonis antarlembaga dapat memengaruhi kondisi politik dan keamanan. Situasi tersebut pada akhirnya juga dapat berdampak terhadap kelancaran pembangunan di daerah.
“Kalau hubungannya tidak bagus, yang terjadi nanti tidak bagus juga untuk situasi politik, keamanan, dan itu berdampak kepada pembangunan. Jadi kita minta seperti itu,” ujarnya.
Karena itu, koordinasi lintas lembaga dinilai tidak sekadar menjadi kebutuhan administratif. Kekompakan Forkopimda diperlukan agar berbagai kebijakan pemerintah dapat dijalankan secara efektif serta mampu merespons persoalan yang muncul di daerah.
Dalam forum tersebut, Tito juga menyoroti sejumlah persoalan strategis yang membutuhkan penanganan bersama. Salah satunya berkaitan dengan bencana yang terjadi di sejumlah wilayah Sumatera.
“Beberapa hal penting juga kita sampaikan, misalnya masalah bencana di Sumatera yang perlu diperbaiki dan ditangani bersama oleh pemerintah,” katanya.
Menurut Tito, persoalan strategis di Sumatera perlu ditangani dengan pendekatan terpadu. Pemerintah daerah bersama unsur TNI, Polri, kejaksaan, intelijen dan lembaga terkait perlu membangun koordinasi untuk mencari solusi yang tepat.
Rakor Forkopimda Regional Sumatera diharapkan tidak berhenti pada pertemuan formal. Forum tersebut menjadi ruang untuk menyatukan langkah dalam menjaga stabilitas politik dan keamanan sekaligus mendukung percepatan pembangunan.
Bagi Pemerintah Aceh, kehadiran Wagub Fadhlullah dalam forum tersebut menunjukkan komitmen daerah untuk memperkuat hubungan dan koordinasi dengan pemerintah pusat.
Sinergi bersama unsur Forkopimda juga dinilai penting untuk menghadapi berbagai tantangan pembangunan. Dengan koordinasi yang semakin solid, pemerintah daerah diharapkan mampu mengambil langkah yang cepat dan tepat dalam menangani persoalan strategis.
Kehadiran Aceh dalam Rakor Forkopimda Regional Sumatera sekaligus memperkuat posisi daerah dalam membangun komunikasi lintas provinsi. Kerja sama tersebut diharapkan mendukung terciptanya stabilitas kawasan dan pembangunan yang berkelanjutan di Sumatera.(*)
