BANDA ACEH – Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banda Aceh (BBPOM Aceh) terus memperkuat langkah kolaboratif dalam melindungi masyarakat Aceh dari ancaman obat dan makanan ilegal.
Komitmen tersebut diwujudkan melalui silaturahmi dan koordinasi bersama Kepolisian Daerah Aceh (Polda Aceh) untuk memperkuat sinergi pengawasan sekaligus penegakan hukum di bidang obat dan makanan, Rabu (3/9/2026).
Kepala BBPOM Aceh, Riyanto, bersama jajaran diterima langsung oleh Kapolda Aceh, Ruddi Setiawan, beserta jajaran. Pertemuan ini menjadi ruang strategis untuk menyatukan langkah dalam menghadapi berbagai potensi pelanggaran hukum di bidang obat dan makanan, khususnya peredaran produk ilegal yang dapat membahayakan kesehatan masyarakat.
Tidak sekadar membahas pengawasan, koordinasi tersebut juga menyoroti pentingnya dukungan pengujian barang bukti dalam proses penegakan hukum.
Kolaborasi antara fungsi pengawasan dan kepolisian diharapkan mampu memperkuat proses scientific crime investigation, sehingga penanganan perkara dapat dilakukan secara lebih cepat, akurat, objektif, dan transparan.
Kepala BBPOM Aceh, Riyanto, menyampaikan bahwa sinergi dengan aparat penegak hukum merupakan bagian penting dalam memastikan pengawasan obat dan makanan tidak berhenti pada tahap menemukan pelanggaran, tetapi dapat berlanjut hingga proses penegakan hukum yang memberikan efek jera.
Menurut Riyanto, sinergi antara BBPOM Aceh dan Polda Aceh merupakan kunci untuk memberikan perlindungan maksimal kepada masyarakat.
“Ketika pengawasan didukung penegakan hukum yang kuat dan pengujian barang bukti yang akurat, kita dapat bergerak lebih cepat dalam menangani pelanggaran dan memastikan masyarakat terlindungi dari produk yang berisiko terhadap kesehatan,” ujar Riyanto.
Menurut Riyanto, kolaborasi lintas sektor menjadi semakin penting seiring dengan berkembangnya modus peredaran produk ilegal. Pengawasan membutuhkan respons yang cepat, pertukaran informasi yang efektif, serta langkah penindakan yang terintegrasi agar celah peredaran produk ilegal dapat semakin dipersempit.
Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Polda Aceh atas dukungan dan komitmen dalam memperkuat pengawasan obat dan makanan di wilayah Aceh.
“Kami mengapresiasi Polda Aceh yang terus membuka ruang kolaborasi dan mendukung tugas BBPOM Aceh. Sinergi ini bukan hanya tentang penindakan, tetapi tentang bagaimana kita bersama-sama mencegah masyarakat menjadi korban dari peredaran obat dan makanan ilegal,” tambah Riyanto.
Senada dengan hal tersebut, Kapolda Aceh, Ruddi Setiawan, menyambut baik penguatan koordinasi antara Polda Aceh dan BBPOM Aceh.
Menurutnya, perlindungan masyarakat merupakan tanggung jawab bersama yang membutuhkan kerja sama antarlembaga, khususnya dalam menghadapi pelanggaran yang berkaitan langsung dengan keselamatan dan kesehatan publik.
“Polda Aceh siap mendukung dan memperkuat sinergi bersama BBPOM Aceh dalam pengawasan maupun penegakan hukum di bidang obat dan makanan. Kolaborasi yang baik akan memperkuat respons terhadap setiap pelanggaran dan memastikan proses penanganannya berjalan secara profesional serta sesuai dengan ketentuan hukum,” ujar Ruddi Setiawan.
Ruddi juga mengapresiasi langkah BBPOM Aceh yang terus membangun komunikasi dan koordinasi dengan aparat penegak hukum.
Menurutnya, pertukaran informasi dan dukungan teknis, termasuk pengujian barang bukti, menjadi bagian penting untuk memperkuat pembuktian dalam proses penegakan hukum.
“Kami mengapresiasi inisiatif BBPOM Aceh untuk terus memperkuat koordinasi. Dengan sinergi yang semakin erat, kita berharap setiap temuan pelanggaran dapat ditindaklanjuti secara cepat, tepat, dan terukur, sehingga memberikan perlindungan nyata kepada masyarakat Aceh,” lanjutnya.
kerja sama BBPOM Aceh dan Polda Aceh mencakup sejumlah aspek penting. Mulai dari pertukaran informasi, pengawasan di lapangan, penanganan hasil temuan, hingga dukungan pengujian barang bukti untuk kebutuhan proses hukum.
Kolaborasi tersebut dinilai penting agar pengawasan tidak berjalan sendiri-sendiri. Pertukaran data dan informasi dapat membantu kedua lembaga merespons temuan dengan lebih cepat sekaligus memperkuat langkah penindakan terhadap pelanggaran.
Upaya ini juga menjadi bagian dari komitmen untuk memutus mata rantai distribusi obat dan makanan ilegal di Aceh. Pengawasan dilakukan tidak hanya untuk menemukan produk bermasalah, tetapi juga mencegah barang tersebut terus beredar dan dikonsumsi masyarakat.
Melalui silaturahmi dan koordinasi yang terus dilakukan, BBPOM Aceh dan Polda Aceh berkomitmen memperkokoh kerja sama dalam menjalankan fungsi pengawasan dan penegakan hukum.
Sinergi tersebut menjadi semakin penting karena perlindungan masyarakat tidak dapat dibebankan kepada satu lembaga. Pengawasan yang kuat membutuhkan dukungan penegakan hukum agar peredaran produk ilegal dapat ditekan secara lebih efektif.
Ketika pengawasan dan penindakan berjalan beriringan, ruang bagi pelaku peredaran obat dan makanan ilegal semakin terbatas. Pada saat yang sama, masyarakat mendapat perlindungan yang lebih kuat dari produk yang tidak terjamin keamanan dan mutunya.
Kolaborasi BBPOM Aceh dan Polda Aceh pun diharapkan terus berkembang sehingga pengawasan obat dan makanan di Aceh semakin responsif, terintegrasi, serta mampu menjawab tantangan di lapangan.
Dari Aceh, pengawasan dan penegakan hukum terus diperkuat demi melindungi masyarakat.
Awasi peredarannya, tegakkan hukumnya, lindungi masyarakatnya.
