BANDA ACEH – Meningkatnya jumlah kasus HIV/AIDS di Banda Aceh mendorong Ketua DPRK Banda Aceh, Irwansyah ST, mengusulkan pembentukan Komite Penanggulangan AIDS sebagai wadah koordinasi lintas sektor. Kehadiran komite tersebut dinilai penting untuk memperkuat sinergi pemerintah, tenaga kesehatan, dunia usaha, hingga masyarakat dalam menekan laju penyebaran HIV/AIDS melalui edukasi, sosialisasi, skrining, dan penanganan yang lebih terintegrasi.
Gagasan itu disampaikan Irwansyah usai menerima pemaparan dari Asosiasi Dinas Kesehatan (Adinkes) Aceh mengenai perkembangan kasus HIV/AIDS dan tuberkulosis (TBC) di Banda Aceh dalam pertemuan yang berlangsung di ruang rapat pimpinan DPRK Banda Aceh, Senin (27/7/2026).
Menurut Irwansyah, penanganan HIV/AIDS tidak bisa dibebankan kepada sektor kesehatan semata. Persoalan tersebut membutuhkan keterlibatan aktif berbagai lembaga agar langkah pencegahan dan pengendalian dapat berjalan lebih efektif.
“Saya mendorong agar segera dibentuknya Komite Penanggulangan AIDS. Nanti masalah ini dapat dikendalikan, dikelola, dan diperbaiki lewat kolaborasi bersama,” ujar Irwansyah.
Ia mengungkapkan, berdasarkan data yang dipaparkan dalam pertemuan tersebut, sejak 2008 hingga kini tercatat sebanyak 918 kasus HIV/AIDS di Banda Aceh. Sementara sepanjang Januari hingga akhir Juli 2026, kembali ditemukan 43 kasus baru, sehingga diperlukan langkah yang lebih terukur untuk mencegah peningkatan kasus di masa mendatang.
Menanggapi harapan Adinkes terkait dukungan legislatif terhadap program pengendalian HIV/AIDS dan TBC, Irwansyah menyatakan DPRK Banda Aceh siap memberikan dukungan, baik melalui kebijakan penganggaran maupun fasilitasi koordinasi lintas instansi.
Ia juga mengusulkan agar seluruh instansi pemerintah, perusahaan, dan lembaga di Banda Aceh diundang dalam sebuah forum di DPRK. Melalui pertemuan tersebut, setiap institusi diharapkan memiliki komitmen bersama, termasuk melaksanakan skrining kesehatan di lingkungan kerja masing-masing.
Perwakilan Adinkes Aceh, Media Yulizar, menjelaskan bahwa saat ini organisasinya memprioritaskan program pengendalian HIV/AIDS, tuberkulosis (TBC), dan malaria. Namun, pada tahap awal, fokus kegiatan lebih diarahkan pada HIV/AIDS dan TBC melalui edukasi, sosialisasi, kampanye pencegahan, serta penguatan dukungan dari berbagai pemangku kepentingan.
Sementara itu, Pengurus Adinkes Aceh yang juga Sekretaris Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh, dr. Rayhan, menyampaikan bahwa kondisi HIV/AIDS di Banda Aceh sudah berada pada tahap yang memerlukan perhatian serius.
Ia menjelaskan, dari total 918 kasus yang tercatat sejak 2008, sebanyak 226 pasien merupakan warga ber-KTP Banda Aceh, sedangkan sisanya berasal dari daerah lain yang berdomisili atau menjalani pengobatan di ibu kota provinsi tersebut.
Menurutnya, Banda Aceh saat ini memiliki 21 layanan pengobatan HIV/AIDS, bagian dari total 115 layanan yang tersedia di seluruh Aceh. Fasilitas tersebut antara lain berada di RSUD dr. Zainoel Abidin, RSUD Meuraxa, Puskesmas Meuraxa, dan sejumlah fasilitas kesehatan lainnya.
Dr. Rayhan juga mengungkapkan bahwa hingga saat ini 140 pasien HIV/AIDS telah meninggal dunia. Sementara itu, selama Januari hingga akhir Juli 2026 tercatat 43 kasus baru, dengan salah satu faktor risiko terbesar berasal dari hubungan seksual sesama laki-laki (men who have sex with men atau MSM).
Selain persoalan HIV/AIDS, Adinkes turut menyoroti tingginya kasus tuberkulosis di Banda Aceh. Menurut Media Yulizar, penyakit tersebut memiliki tingkat penularan yang tinggi sehingga membutuhkan deteksi dini melalui pemeriksaan menyeluruh terhadap anggota keluarga yang tinggal serumah dengan penderita.
“Jika dalam satu rumah ada 5, 1 positig TBC, maka 4 lainnya juga ars minum obat,” ujarnya.
Ia menilai perluasan kegiatan skrining di lingkungan masyarakat, instansi pemerintah, maupun sektor swasta menjadi salah satu langkah penting untuk memutus mata rantai penularan TBC.
Dalam kesempatan itu, Adinkes juga meminta dukungan DPRK Banda Aceh agar program skrining, sosialisasi, edukasi, dan kampanye pencegahan HIV/AIDS maupun TBC memperoleh dukungan anggaran yang memadai. Selain itu, perusahaan melalui program tanggung jawab sosial atau corporate social responsibility (CSR) diharapkan ikut berpartisipasi dalam upaya pencegahan penyakit tersebut bagi karyawan beserta keluarganya.
Wakil Ketua DPRK Banda Aceh, Dr. Musriadi Aswad, turut mendukung usulan pembentukan Komite Penanggulangan AIDS. Menurutnya, munculnya 43 kasus baru sepanjang tahun ini menunjukkan bahwa HIV/AIDS masih menjadi ancaman serius yang memerlukan penanganan lebih terkoordinasi.
Musriadi mengingatkan bahwa Aceh sebelumnya pernah memiliki Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) yang dinilai cukup aktif menjalankan berbagai program pencegahan. Karena itu, ia menilai pembentukan komite baru dapat menjadi langkah strategis untuk menghidupkan kembali koordinasi lintas sektor.
Menurutnya, pengendalian HIV/AIDS dan TBC tidak akan berjalan optimal tanpa keterlibatan berbagai lembaga, mulai dari pemerintah, fasilitas kesehatan, dunia pendidikan, hingga sektor swasta. Kolaborasi tersebut dinilai menjadi kunci dalam memperkuat upaya pencegahan, memperluas deteksi dini, serta menekan angka penularan kedua penyakit tersebut di Banda Aceh.
