JAKARTA — Dinas Pendidikan Dayah Aceh terus memacu langkah nyata untuk mendorong kemandirian finansial lembaga pendidikan berbasis keagamaan di Tanah Rencong. Langkah strategis ini mengemuka saat Kepala Dinas Pendidikan Dayah Aceh, Muhsin Thahir, mendatangi Kantor Kementerian Ekonomi Kreatif RI di Jakarta Pusat pada Jumat (4/9/2026).
Dalam kunjungan kerja tersebut, Muhsin tidak datang sendiri. Ia didampingi oleh jajaran Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), termasuk legislator Romi Syahputra, untuk menggelar audiensi langsung bersama Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, Teuku Riefky Harsya.
Pertemuan lintas lembaga ini membedah agenda besar penguatan ekonomi berbasis santri. Tiga fokus utama yang dibahas meliputi peta jalan pemberdayaan ekonomi dayah, kesiapan peringatan Hari Santri 2026, hingga pemantapan rencana pergelaran Expo Santri 2026.
Selama ini dayah identik sebagai benteng pendidikan dan pembinaan moral umat. Namun, Pemprov Aceh bertekad memperluas peran tersebut agar dayah mampu melahirkan wirausahawan muda dari kalangan santri.
Pengembangan ekosistem ekonomi kreatif di lingkungan dayah dinilai menjadi sarana efektif untuk mengasah bakat, menggembleng keterampilan, serta menumbuhkan jiwa kewirausahaan para santri. Ketika potensi kreatif ini dikelola secara profesional, produk yang dihasilkan mampu menopang kebutuhan ekonomi dayah sekaligus menggerakkan kesejahteraan masyarakat sekitar.
Pembahasan juga menyoroti persiapan Hari Santri 2026 sebagai momentum penting untuk mengukuhkan peran santri di sektor ekonomi nasional. Salah satu terobosan yang disiapkan adalah gelaran Expo Santri 2026.
Event tersebut bakal dirancang sebagai panggung utama bagi para santri dan dayah di seluruh Aceh untuk memamerkan ragam produk unggulan serta hasil kreativitas mereka.
Dukungan langsung dari Kementerian Ekonomi Kreatif diharapkan mampu menjembatani karya-karya santri Aceh agar tidak hanya membentang di pasar lokal, melainkan sanggup menembus rantai pasok nasional hingga pasar global.
Sinergi antara Disdik Dayah Aceh, Komisi VII DPRA, dan Kementerian Ekonomi Kreatif ini menandai komitmen bersama dalam membangun kolaborasi jangka panjang.
Pemerintah optimistis bahwa integrasi antara potensi besar pesantren di Aceh dengan dukungan regulasi serta jaringan dari pemerintah pusat dapat menciptakan ekosistem ekonomi yang mandiri, tangguh, dan berkelanjutan.
