BANDA ACEH – Gubernur Aceh, Muzakir Manaf (Mualem), meminta agar alokasi anggaran sebesar Rp2,5 triliun dari Kementerian Pertanian dimanfaatkan secara optimal untuk mempercepat pemulihan lahan sawah dan perkebunan yang terdampak bencana hidrometeorologi di Aceh.
Dukungan anggaran dari pemerintah pusat tersebut diharapkan mampu mempercepat bangkitnya sektor pertanian dan perkebunan yang menjadi sumber penghidupan utama masyarakat Aceh pascabencana.
“Saya berterimakasih kepada Menteri Pertanian (Andi Amran Sulaiman), dan saya harap dimanfaatkan secara maksimal untuk pemulihan sawah dan kebun,” kata Mualem melalui Juru Bicara Pemerintah Aceh, Nurlis Effendi, di Banda Aceh, Senin (27 Juli 2026).
Menurut Nurlis, Gubernur Aceh telah menerima laporan mengenai perkembangan pemulihan lahan pertanian dan perkebunan dari Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh, Azanuddin Kurnia, dalam pertemuan yang berlangsung pada Kamis (23 Juli 2026).
Dalam laporannya, Azanuddin menjelaskan bahwa anggaran tersebut merupakan tindak lanjut dari usulan Pemerintah Aceh bersama pemerintah kabupaten dan kota kepada Kementerian Pertanian.
Dana tersebut akan digunakan untuk mendukung pemulihan lahan terdampak, penyediaan alat dan mesin pertanian, pengadaan benih padi, serta benih jagung guna mempercepat proses pemulihan produksi pertanian.
Puluhan Ribu Hektare Sawah dan Kebun Masih Dipulihkan
Berdasarkan data yang disampaikan kepada Gubernur, bencana hidrometeorologi mengakibatkan sekitar 57.485 hektare lahan sawah mengalami kerusakan. Saat ini proses optimalisasi telah berjalan di lahan seluas 40.852 hektare.
Sementara itu, sektor perkebunan juga terdampak cukup luas. Total lahan perkebunan yang mengalami kerusakan mencapai 60.438 hektare, dengan upaya pemulihan yang sedang berlangsung di area seluas 40.418 hektare.
Menerima laporan tersebut, Mualem berharap proses pemulihan dapat berjalan lebih cepat sehingga aktivitas petani dan pekebun segera kembali normal.
“Gubernur berpesan agar Distanbun seluruh Aceh bekerja keras dan bangunkomunikasi dengan semua pihak. Insya Allah, Allah akan mudahkan semua,” pesan Mualem.
Pertanian Jadi Prioritas Pembangunan Aceh
Nurlis mengatakan, Gubernur menaruh perhatian besar terhadap percepatan pemulihan sektor pertanian dan perkebunan karena sebagian besar masyarakat Aceh menggantungkan mata pencaharian pada sektor tersebut.
“Sebab, Penduduk Aceh sebagian besar bekerja sebagai petani dan berkebun.”
Data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Aceh menunjukkan sekitar 38 hingga 41 persen penduduk yang bekerja berada di sektor pertanian. Selain menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar, sektor ini juga menyumbang lebih dari 30 persen terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Aceh.
Komitmen Pemerintah Aceh terhadap penguatan sektor pertanian juga kembali ditegaskan Mualem saat Pengukuhan Pengurus DPW dan DPD PERHIPTANI Kabupaten/Kota se-Aceh Masa Bakti 2025–2030 di Saree, Aceh Besar, Sabtu (25 Juli 2026).
Dalam sambutannya yang dibacakan Plt Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh, Azanuddin Kurnia, Gubernur menegaskan pentingnya sektor pertanian sebagai pilar pembangunan daerah.
“Pemerintah Aceh menempatkan sektor pertanian sebagai salah satu prioritas pembangunan Aceh,” kata Mualem dalam sambutannya yang disampaikan Plt Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan, Azanuddin Kurnia.
“Karena sektor pertanian menjadi penopang ketahanan pangan, penyedia lapangan kerja, sekaligus penggerak perekonomian masyarakat.”
Dengan dukungan anggaran dari Kementerian Pertanian, Pemerintah Aceh berharap proses rehabilitasi lahan pertanian dan perkebunan dapat dipercepat sehingga produktivitas petani kembali meningkat dan ketahanan pangan daerah tetap terjaga.
