Banda Aceh – Pemerintah Aceh bergerak cepat menyikapi temuan cadangan minyak dan gas bumi (migas) di Blok Andaman. Gubernur Aceh, Muzakir Manaf (Mualem), memutuskan untuk menyurati Presiden Prabowo Subianto guna mendorong pemanfaatan sumber daya migas tersebut sebagai fondasi pengembangan industri hilir di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Arun Lhokseumawe.
Langkah tersebut sejalan dengan agenda pembangunan nasional yang menempatkan KEK Arun Lhokseumawe sebagai salah satu proyek strategis nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029. Pemerintahan Presiden Prabowo telah menetapkan 77 proyek strategis nasional, termasuk pengembangan kawasan industri di Arun.
Keputusan mengirim surat kepada Presiden dihasilkan dalam rapat khusus yang membahas potensi migas Blok Andaman di Kantor Gubernur Aceh, Banda Aceh, Kamis (25/6/2026). Rapat dipimpin Sekretaris Daerah Aceh, M. Nasir Syamaun, dan dihadiri sejumlah pejabat pemerintah, akademisi, pakar migas, staf khusus gubernur, hingga Juru Bicara Pemerintah Aceh, Dr. Nurlis Effendi.
Hadir dalam pertemuan tersebut antara lain Asisten II Setda Aceh T. Robby Izra, Kepala Biro Ekonomi Setda Aceh Zaini, Kepala Dinas ESDM Aceh Asnawi, serta sejumlah guru besar dan pakar dari Universitas Syiah Kuala (USK).
Guru Besar USK, Prof. Dr. Jasman J. Ma’ruf, menilai inisiatif Gubernur Aceh merupakan langkah strategis untuk memastikan manfaat ekonomi migas dapat dirasakan langsung oleh daerah. “Itu langkah yang tepat, dan sangat bagus untuk Aceh,” katanya.
Dalam rapat itu terungkap bahwa gas dari Blok Andaman tidak hanya berpotensi dimanfaatkan untuk kebutuhan listrik melalui PLN, tetapi juga dapat menjadi bahan baku industri bernilai tambah tinggi seperti methanol dan hidrogen. Saat ini, pemanfaatan sekitar 300 MMSCFD gas dari blok tersebut masih lebih banyak dibahas untuk sektor kelistrikan.
Peserta rapat menilai Aceh perlu segera menyiapkan pembangunan pabrik methanol mengingat komoditas tersebut menjadi salah satu kebutuhan penting dalam program biodiesel nasional. Biodiesel berbahan baku kelapa sawit memerlukan campuran methanol dalam proses produksinya.
Selain gas, Blok South Andaman juga menghasilkan kondensat yang dapat diolah menjadi nafta, kerosin, dan gasoline. Produk-produk tersebut memiliki nilai strategis karena dibutuhkan oleh industri manufaktur, termasuk industri cat dan bahan bakar minyak. Dengan produksi kondensat yang mencapai sekitar 7.500 barel per hari, potensi pembangunan kilang atau refinery di Aceh dinilai semakin terbuka.
“Dengan berdirinya berbagai industr itu, maka akan berdampak pada tenaga kerja, dan ekonomi Aceh,” kata Jasman.
Atas dasar itu, seluruh peserta rapat menyatakan dukungan terhadap percepatan hilirisasi migas di KEK Arun Lhokseumawe. Forum juga merekomendasikan agar Aceh memperoleh alokasi kuota gas dari Blok Andaman guna mendukung kebutuhan industri dalam daerah.
Selain menyiapkan surat kepada Presiden, rapat juga memutuskan untuk mengundang Mubadala Energy dan SKK Migas ke Aceh guna memperoleh penjelasan langsung terkait rencana pengembangan lapangan gas tersebut.
“Kita perlu tahu secara pasti dan lihat langsung, bagaimana sebetulnya skema mereka secara detail,” kata akademisi USK, Prof. Dr. Izarul Machdar.
Dalam pembahasan juga mengemuka persoalan belum diterimanya dokumen resmi Plan of Development (PoD) Lapangan Gas Tengkulo di Wilayah Kerja South Andaman oleh Pemerintah Aceh. Kepala Bidang Minyak dan Gas Bumi Dinas ESDM Aceh, Dr. Dian Budi Dharma, mengatakan pihaknya hingga kini hanya memperoleh informasi melalui dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal).
“Kita hanya mendapatkannya dari dokumen Amdal,” kata Dian.
Asisten II Setda Aceh T. Robby Izra bahkan sempat meminta penjelasan terkait dokumen PoD tersebut kepada Kepala Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA), Nasri Djalal. Namun, BPMA mengaku juga belum menerima salinan resmi dari SKK Migas.
“Kami sudah menyurati SKK Migas, namun sampai sekarang belum dibalas, sehingga kami juga tak memilikinya,” kata Nasri.
Menutup rapat, Sekda Aceh M. Nasir Syamaun merangkum dua keputusan utama yang disepakati seluruh peserta.
“Yaitu, pertama Gubernur menyurati Presiden Prabowo agar migas dari Blok Andaman menjadi daya dorong hilirisasi di KEK Arun Lhokseumawe, dan yang kedua mengundang Mubadala serta SKK Migas ke Aceh,” kata Nasir.
Usai rapat, Nasir langsung menginstruksikan Kepala Biro Ekonomi Setda Aceh, Zaini, untuk menyusun konsep surat yang akan dikirim kepada Presiden dengan mengacu pada seluruh rekomendasi yang dihasilkan dalam pertemuan tersebut.
“Substansi surat sesuai dengan hasil rapat,” kata Nasir.
