BANDA ACEH – Pemerintah Aceh bersama Universitas Syiah Kuala (USK) mengkaji pemanfaatan lumpur dan pasir hasil sedimentasi pascabencana hidrometeorologi sebagai bahan baku bata ringan. Inovasi yang dikembangkan dengan nama Aceh Brick ini dinilai berpotensi mendukung pemulihan wilayah terdampak bencana.
Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mualem menyambut positif riset tersebut. Ia menilai pemanfaatan material sisa bencana dapat menjadi solusi untuk mengurangi persoalan lingkungan sekaligus menghasilkan bahan konstruksi yang memiliki nilai ekonomi.
“Sangat positif. Pemerintah Aceh sangat mendukung,” kata Gubernur Mualem sebagaimana disampaikan Juru Bicara Pemerintah Aceh, Nurlis Effendi, di Banda Aceh, Kamis (13 Agustus 2026). “Gubernur Mualem sangat mengharapkan hasil penelitian USK bernilai manfaat bagi Aceh.”
Menurut Nurlis, perhatian Mualem terhadap inovasi tersebut mendorong Pemerintah Aceh untuk segera memfasilitasi pengembangan riset bersama tim USK. Pemanfaatan material pascabencana dinilai sejalan dengan kebutuhan percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi di Aceh.
“Pemerintah Aceh melihat inovasi ini sejalan dengan kebutuhan percepatan pemulihan pascabencana di Aceh,” kata Nurlis.
Arahan tersebut kemudian ditindaklanjuti Sekretaris Daerah Aceh M Nasir Syamaun dengan menggerakkan jajaran terkait. Pemerintah Aceh menggelar rapat khusus untuk membahas pengembangan Aceh Brick di Ruang Potda II Kantor Gubernur Aceh, Selasa (11 Agustus 2026).
Rapat tersebut dipimpin Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Aceh Teuku Robby Izra. Tim riset USK turut hadir untuk memaparkan peluang pemanfaatan lumpur dan pasir hasil sedimentasi bencana.
“Poinnya adalah pemanfaatan lumpur dan pasir hasil sedimentasi bencana hidrometeorologi sebagai bahan baku bata ringan Aceh Brick untuk mendukung percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana,” kata Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Aceh, Teuku Robby Izra, yang bertindak sebagai pemimpin rapat.
Guru Besar USK sekaligus ahli beton ringan, Prof Dr Ir Abdullah, menjelaskan bata ringan memiliki keunggulan dari sisi bobot. Karakter tersebut membuat material lebih mudah diangkut menuju wilayah yang memiliki keterbatasan akses.
Menurut Abdullah, kondisi itu membuka peluang pemanfaatan Aceh Brick untuk berbagai kebutuhan infrastruktur. Salah satunya jaringan irigasi dan fasilitas pendukung lainnya.
Selain aspek konstruksi, penggunaan lumpur dan pasir pascabencana juga dinilai memiliki manfaat bagi lingkungan. Material yang sebelumnya dianggap sebagai limbah dapat diolah kembali menjadi produk yang berguna.
“Pemanfaatan lumpur dan pasir juga berpotensi menjaga ekosistem karena dapat mengurangi kebutuhan pengambilan tanah liat dari alam sebagai bahan baku batu bata,” kata Guru Besar USK ini lagi.
Kepala Balai Jasa Konstruksi Wilayah Aceh (Balai Jakon), Indra Suhada, turut menyambut baik pengembangan Aceh Brick. Namun, pemanfaatannya tetap harus mengikuti persyaratan teknis dan standar konstruksi yang berlaku.
“Produk ini berpotensi dikembangkan sebagai material alternatif untuk mendukung pembangunan infrastruktur rehabilitasi dan rekonstruksi di Aceh, dengan tetap memperhatikan persyaratan teknis dan standar yang berlaku,” kata Indra.
Balai Jakon juga menyiapkan dukungan berupa pembinaan, kegiatan percontohan dan pelatihan bagi kelompok masyarakat. Langkah ini diarahkan agar masyarakat dapat memiliki keterampilan memproduksi bata ringan secara mandiri.
Di sisi lain, Pemerintah Aceh menekankan bahwa pemanfaatan material hasil bencana harus melalui kajian teknis. Karakter sedimen di setiap lokasi dapat berbeda sehingga diperlukan pengujian untuk memastikan kualitas dan kelayakannya.
“Sebab, setiap lokasi memiliki karakteristik sedimen yang dapat berbeda, sehingga perlu dilakukan penilaian untuk memastikan material yang digunakan memenuhi persyaratan teknis,” katanya.
USK dan Balai Jakon selanjutnya akan melakukan penilaian bersama terkait peluang kerja sama. Transfer pengetahuan dan teknologi pengolahan bata ringan juga menjadi bagian dari rencana tindak lanjut.
Sejumlah agenda telah disiapkan setelah rapat tersebut. Di antaranya penilaian teknis, penyusunan model produksi, pembinaan masyarakat terdampak dan penyiapan lokasi percontohan.
Pemerintah Aceh juga akan mengkaji penggunaan Aceh Brick untuk kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi. Pengembangan material tersebut diarahkan agar dapat mendukung program rehab-rekon 2026–2028.
Jika berhasil dikembangkan, Aceh Brick memiliki sejumlah manfaat strategis. Material sedimentasi pascabencana dapat dibersihkan dan dimanfaatkan kembali. Pada saat yang sama, produk tersebut berpotensi menjadi bahan alternatif untuk pembangunan.
Pengembangan Aceh Brick juga membuka peluang ekonomi bagi masyarakat di wilayah terdampak. Kelompok masyarakat dapat dilibatkan dalam proses produksi sehingga pemulihan pascabencana tidak hanya berorientasi pada pembangunan fisik.
Meski demikian, Aceh Brick belum dapat langsung digunakan secara luas dalam pekerjaan pemerintah. Produk tersebut harus melewati uji mutu, pengujian lapangan, pemenuhan standar teknis dan pembuktian kinerja.
Tahapan tersebut diperlukan untuk memastikan bata ringan yang dihasilkan aman, berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan ketika digunakan untuk kebutuhan konstruksi.
Pemerintah Aceh berharap inovasi tersebut mampu mengubah persoalan material pascabencana menjadi peluang pemulihan. Lumpur dan pasir yang sebelumnya harus dibersihkan dapat diolah menjadi bahan bangunan sekaligus membuka kesempatan kerja bagi masyarakat.
“Kita ingin mengubah material yang sebelumnya menjadi persoalan bencana menjadi sumber solusi. Lumpur dibersihkan, diolah menjadi material bangunan, masyarakat mendapatkan pekerjaan, dan hasilnya dapat kembali dimanfaatkan untuk mempercepat pemulihan Aceh,” kata Robby.[]
