Banda Aceh – Gubernur Aceh Muzakir Manaf yang akrab disapa Mualem menegaskan bahwa pemulihan pascabencana di Aceh membutuhkan dukungan kuat dari pemerintah pusat. Hal tersebut disampaikan dalam rapat pemulihan pascabencana yang digelar di Hotel Daka Banda Aceh, Selasa (30/12/2025).
Rapat strategis tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad dan dihadiri sejumlah pimpinan serta anggota DPR RI, jajaran menteri terkait, Kepala Staf Angkatan Darat Maruli Simanjuntak, unsur Forkopimda Aceh, serta para bupati dari daerah yang terdampak bencana.
Di hadapan para pimpinan DPR RI, kementerian, serta kepala daerah, Mualem menegaskan bahwa proses pemulihan Aceh tidak dapat hanya dibebankan kepada pemerintah daerah.
“Pemerintah Aceh sudah bergerak cepat. Namun kami menyadari pemulihan pascabencana tidak bisa hanya dibebankan kepada daerah. Aceh membutuhkan dukungan kuat dari pemerintah pusat,” tegas Mualem.
Menurutnya, sejak bencana banjir dan longsor yang melanda sejumlah wilayah Aceh pada akhir November lalu, Pemerintah Aceh telah mengambil berbagai langkah cepat, termasuk menetapkan status darurat bencana tingkat provinsi dan menyalurkan bantuan kepada masyarakat terdampak.
Mualem juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah agar seluruh program pemulihan dapat berjalan lebih cepat, terarah, serta tepat sasaran.
Ia menjelaskan bahwa fokus utama pemerintah saat ini adalah mempercepat perbaikan infrastruktur vital, serta penyediaan hunian sementara dan hunian tetap bagi masyarakat yang kehilangan tempat tinggal akibat bencana.
Sementara itu, Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah menambahkan bahwa diperlukan kebijakan khusus bagi daerah yang terdampak bencana, terutama terkait mekanisme pencairan dana desa, Program Keluarga Harapan (PKH), serta berbagai bantuan sosial lainnya.
Menurut Fadhlullah, kondisi pascabencana membuat sejumlah mekanisme administrasi normal sulit diterapkan seperti di daerah lain.
Ia juga mengusulkan agar anggaran pembangunan rumah baru bagi korban banjir yang rumahnya rusak berat dapat ditingkatkan menjadi Rp98 juta per unit, menyesuaikan dengan standar pembangunan rumah layak huni yang selama ini dijalankan Pemerintah Aceh.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyatakan komitmen DPR RI untuk mengawal langsung proses penanganan bencana di Aceh.
“Kami akan berkantor di Aceh dan meminta kementerian serta lembaga juga menempatkan perwakilan di sini agar penanganan bencana bisa dimonitor langsung,” kata Dasco.
Langkah tersebut diharapkan dapat mempercepat proses pemulihan pascabencana sekaligus memastikan masyarakat terdampak segera mendapatkan bantuan dan dukungan yang dibutuhkan. (**)
