Banda Aceh – Dinas Pendidikan Dayah Aceh (DPDA) terus memperkuat transformasi birokrasi berbasis digital di lingkungan kerjanya. Salah satu langkah yang dilakukan adalah membekali aparatur dengan kemampuan mengelola penilaian kinerja secara elektronik melalui aplikasi e-Kinerja.
Sebanyak 221 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu mengikuti Pelatihan Fasilitasi Tata Cara Pengisian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) ASN pada aplikasi e-Kinerja yang berlangsung di Aula Lantai III Kantor Dinas Pendidikan Dayah Aceh, Senin (15/6/2026).
Mengusung tema “ASN Mandiri, ASN Sukses”, kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya peningkatan kapasitas aparatur agar mampu mengelola kinerja secara terukur, transparan, dan sesuai dengan tuntutan sistem pemerintahan modern.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan Dayah Aceh, Muhsin, S.Pd., M.Pd., menegaskan bahwa penerapan e-Kinerja merupakan instrumen penting dalam menciptakan sistem evaluasi kinerja yang objektif dan berbasis bukti.
“Kita ingin setiap pengabdian aparatur terukur secara akurat dan presisi. e-Kinerja menuntut catatan harian yang konsisten serta didukung bukti nyata pelaksanaan tugas,” ujar Muhsin saat membuka kegiatan.
Menurutnya, sistem penilaian berbasis bukti atau evidence-based appraisal mampu mengurangi unsur subjektivitas dalam proses evaluasi pegawai. Melalui dokumentasi yang tertata dengan baik, setiap capaian kerja dapat direkam secara jelas dan menjadi dasar penilaian yang lebih adil.
“Kalau catatan rapi dan bukti lengkap, maka penilaian menjadi adil. Pegawai yang bekerja sungguh-sungguh akan terlihat hasilnya,” tambahnya.
Pelatihan tersebut tidak hanya berfokus pada aspek teknis penggunaan aplikasi, tetapi juga menjadi bagian dari penguatan budaya kerja berbasis kinerja di lingkungan Dinas Pendidikan Dayah Aceh.
Kasubbag Kepegawaian DPDA, Nasriah, S.Sos., menjelaskan bahwa kegiatan tersebut merupakan investasi penting dalam pengembangan sumber daya manusia aparatur, khususnya bagi PPPK yang memiliki peran strategis dalam mendukung pelaksanaan program-program kedayahan.
“Transformasi penilaian melalui e-Kinerja kini menjadi kewajiban bagi seluruh pegawai. Kami ingin memastikan tidak ada yang tertinggal, terutama PPPK yang memiliki peran strategis dalam mendukung program kedayahan,” katanya.
Selama pelatihan, peserta memperoleh pemahaman menyeluruh terkait penggunaan aplikasi e-Kinerja, mulai dari proses login dan navigasi sistem, penyusunan SKP individu, pengisian realisasi harian, pengunggahan dokumen pendukung, hingga mekanisme persetujuan oleh atasan langsung.
Untuk memperkuat materi, panitia menghadirkan narasumber dari Badan Kepegawaian Aceh (BKA), Lastri. Dalam paparannya, ia menekankan bahwa penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai harus selaras dengan tujuan organisasi sehingga setiap pekerjaan memiliki arah dan kontribusi yang jelas terhadap pencapaian target instansi.
“SKP bukan sekadar daftar kegiatan. SKP merupakan penjabaran visi dan misi ke dalam sasaran yang dapat diukur serta dibuktikan,” jelas Lastri.
Selain menjadi instrumen evaluasi kinerja, pengisian e-Kinerja juga memiliki keterkaitan langsung dengan pemenuhan hak-hak pegawai. Data yang tercatat dalam sistem menjadi salah satu dasar dalam proses verifikasi kinerja untuk pencairan Tunjangan Tambahan Penghasilan (TPP) dan berbagai hak kepegawaian lainnya.
Suasana pelatihan berlangsung interaktif. Peserta aktif berdiskusi dan menyampaikan berbagai kendala yang kerap ditemui di lapangan, mulai dari persoalan jaringan internet hingga penyusunan indikator kinerja yang sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
Melalui kegiatan ini, DPDA menargetkan seluruh PPPK Paruh Waktu mampu mengoperasikan aplikasi e-Kinerja secara mandiri dan memahami pentingnya dokumentasi kinerja yang baik. Pendampingan dan monitoring secara berkala juga akan terus dilakukan guna memastikan implementasi sistem berjalan optimal di seluruh unit kerja.
“Kita ingin membangun profil birokrat yang melek teknologi, berintegritas, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat. e-Kinerja merupakan salah satu langkah menuju budaya kerja digital yang lebih baik,” tutup Muhsin.
Pelatihan ditutup dengan sesi foto bersama antara pimpinan, narasumber, panitia, dan seluruh peserta. Momen tersebut menjadi simbol komitmen bersama dalam mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang profesional, modern, dan berbasis kinerja di lingkungan Dinas Pendidikan Dayah Aceh.
